< >

Notification

×

Iklan

Iklan

🌤️ Info Cuaca & Gempa
Cuaca Banten
Sumber: BMKG
Gempa Terkini

Tag Terpopuler

Warga Demo Gedung Dewan

Selasa, 11 Juli 2017 | Selasa, Juli 11, 2017 WIB | Last Updated 2017-07-11T07:29:34Z
 
PANDEGLANG, (KB).- Puluhan warga yang mengatasnamakan Koalisi Gerakan Aspirasi Rakyat Pandeglang menggelar unjuk rasa di gedung bupati, DPRD dan Kejaksaan Negeri Pandeglang, Senin (10/7/2017). Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah daerah untuk segera mengusut tuntas adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sobang.
Korlap aksi Sujana mengatakan, desa seharusnya bisa lebih maju karena banyak anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. Namun demikian, harapan tersebut tidak sesuai dengan progres di lapangan karena tidak dijalankan sebagai mestinya. ”Saat ini desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga dirasa akan lebih maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera.
Namun harapan itu hanya simbol karena masih ada desa yang melaksanakan pembangunan tidak merata dan transparan,” kata Sujana dalam orasinya. Beberapa desa yang tidak melaksanakan penggunaan anggaran DD dan ADD menurutnya, tidak tepat sasaran terjadi di Kecamatan Sobang sehingga harus segera menjadi perhatian pemerintah daerah dan pihak penegak hukum untuk segera melakukan pengusutan. ”Desa yang diduga melakukan KKN karena sudah berani memanipulasi data saat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) DD dan ADD tahun 2015, 2016 dan 2017 terjadi di Desa Sobang, Kota Mekar, Cimanis, Bojen Induk dan Pangkalan,” ucapnya.
Pengunjuk rasa lainnya Ahmadi menuturkan, dengan munculnya persoalan tersebut pihaknya mendesak Bupati Pandeglang untuk segera memberikan teguran keras kepada kepala desa yang bersangkutan. Sebab, pihaknya tidak menginginkan jika persoalan itu menjadi bumerang bagi pemerintah daerah karena tidak adanya terobosan dalam mengentaskan desa tertinggal. ”Kami berharap Bupati Irna Narulita harus bersikap tegas dengan mencabut Surat Keputusan (SK) kepala desa yang nakal karena sudah berani memanipulasi data penggunaan DD dan ADD yang terjadi di Kecamatan Sobang,” ucapnya.
Level Pembaca
Peraturan Sistem
Sistem berjalan otomatis saat pembaca berada di halaman artikel.
Setiap satu menit membaca mendapatkan sepuluh poin pengalaman.
Jika mencapai seratus poin maka level naik otomatis.

Struktur Level:
Level 0 Pengunjung Baru
Level 1 sampai 2 Pembaca Pemula
Level 3 sampai 5 Pembaca Aktif
Level 6 sampai 9 Pembaca Setia
Level 10 sampai 14 Kontributor
Level 15 ke atas Master Berita
Tulis Komentar
Komentar Pembaca
×
Berita Terbaru Update