SERANG – Meski jumlah industri besar maupun sedang di Banten
bertambah, persoalan pengangguran di Banten belum selesai, bahkan
angkanya semakin bertambah.
Menyadari hal tersebut, Gubernur Banten Wahidini Halim pekan depan
akan memanggil pengusaha di Provinsi Banten untuk meminta penjelasan
secara langsung terkait kondisi tersebut.
“Kita punya sekitar 14 ribu perusahaan, tapi ko masih tinggi
pengangguran, jadi pekan depan kita akan mengundang perusahaan, kendala
apa? dari mana aja yang kerja? kita cek,” ujar Asisten Daerah (Asda)
Provinsi Banten Ino S Rawita saat menghadiri Kajian Ekonomi dan Keuangan
Regional Provinsi Banten Triwulan III-2017 di kantor Bank Indonesia,
Jumat (8/12).
Kepada awak media, Ino mengaku masih meragukan angka-angka terkait
jumlah pengangguran dan penambahan industri tersebut, padahal angka
tersebut diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saya curiga ke angka, ngitungnya gimana? karena memang secara logika
kalau industri nambah harusnya pengangguran berkurang. Kita akan coba
teliti, saya juga ragu dengan angka-angka,” katanya.
Selain memanggil pengusaha, kedepan, Pemerintah Provinsi Banten pun
menurut Ino akan mengeluarkan imbauan untuk perusahaan untuk
memprioritaskan masyarakat Banten dan akan mengeluarkan kebijakan
persentase pekerja asal Banten.
Itu dilakukan agar perusahaan yang ada di Banten tidak hanya menjadi
tempat bagi orang dari luar Banten mencari nafkah sedangkan warga asli
Banten hanya menjadi penonton.
Terkait tingginya pengangguran, lanjut Ino perlu dilihat sejumlah
aspek, miaslnya, kualitah sumber daya manusia (SDM) di Banten, apakah
memenuhi kebutuhan industri atau tidak.
Sementara itu, Pj Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Achris Sarwani
mengungkapkan, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten mengalami
penurunan yang dicerminkan oleh menurunnya jumlah pendiuduk bekerja
sejumlah 11 ribu orang yang disertai oleh meningkatnya Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) dari 92% di Agustus 2016 menjadi 9,28% pada
Agustus 2017.
“Selain itu, TPT Provinsi Banten tersebut lebih tinggi dibandingkan
dengan nasional yaitu 5,5%. Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa,
TPT Provinsi Banten berada di posisi tertinggi kedua setelah Provinsi
Jawa Barat yang mencapai 8,22%,” ujarnya.
Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang
tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
disertai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dan gini ratio.
Penghasilan masyarakat perdesaan yang dicerminkan oleh NTP juga tercatat
mengalami peningkatan,” katanya.
0 comments:
Post a Comment