JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan sikap Kementerian
Dalam Negeri jika mencoret anggarana Tim Gubernur Untuk Percepatan
Pembangunan (TGUPP) dari APBD 2018. Anies mempertanyakan dasar dari
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bila membubarkan tim gubernur.
Diketahui TGUPP mulai dibentuk sejak Joko Widodo menjabat Gubenur DKI
Jakarta 2012. TGUPP tetap dipertahankan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
yang menggantikan Jokowi yang menjadi presiden. Djarot Saiful Hidayat
juga meneruskan tradisi itu ketika menggantikan Ahok.
“Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya. Jadi
aneh bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di
era Pak Jokowi, Pak Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami gak
boleh. Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa ini dengan Kemendagri,”
kata Anies di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis
(21/12/2017).
Anies mengaku tidak mempermasalahkan jika Kemendagri menyoal terkait
anggaran atau jumlah personilnya. Jika terkait anggaran, Anies mengaku
masih bisa berkompromi.
Namun jika yang dievaluasi lembaganya, Anies merasa ada yang perlakuan berbeda dari Kemendagri.
Namun jika yang dievaluasi lembaganya, Anies merasa ada yang perlakuan berbeda dari Kemendagri.
“Kalau seperti itu (anggaran dievaluasi) kami masih bisa bicara. Bisa
diatur. Kalau kemudian kalau TGUPP dianggap bermasalah kan aneh,”
imbuhnya.
Anies menandaskan, jika TGUPP dicoret Kemendagri, dirinya belum dapat
menentukan langkah selanjutnya. Anies mengaku Pemprov DKI akan bertemu
Kemendagri Jumat (21/12/2017) besok.
“Kita lihat dulu nanti. Sejauh ini kan baru tahu itu. Besok akan ada pertemuan Kemendagri dan Pemprov,” pungkas Anies.
Diketahui evaluasi terhadap APBD DKI Jakarta tahun 2018 memasuki
tahap akhir di Kementrian Dalam Negeri. Besok Kemendagri akan
mengeluarkan rekomendasi hasil evaluasi terhadap APBD DKI 2018.
0 comments:
Post a Comment