SERANG – Dalam kurun waktu
2017 Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri
(Kejari) Serang telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar
Rp23.009.719.780,-.
Capaian kinerja Datun Kejari Serang
tersebut berdasarkan 477 Surat Kuasa Khusus (SKK) Non Litigasi pemulihan
keuangan negara. Diantaranya dari SKK PDAM Tirta Albantani, BPJS
Ketenagakerjaan dan BTN.
Kepala Kejari Serang Fentje E Loway melalui
Kasidatun Arjuna Meghanada mengatakan, capaian penyelamatan uang negara
lebih dari Rp23 miliar tersebut bukan saja dari Surat Kuasa Khusus Non
Litigasi, juga Ligitasi yakni pengembalian kerugian uang negara dari
pihak terkait kasus korupsi.
“Capaian penyelamatan uang negara dari non
litigasi sebesar Rp 11 miliar lebih. Sementara dari litigasi mencapai
Rp12 miliar, ” kata Kasidatun Kejari Serang, Arjuna Meghanada kepada
wartawan, Minggu (10/12/2017).
Selain upaya Litigasi dan Non Litigasi
tersebut Seksi Datun juga memberikan lima pendapat hukum atau legal
opinion kepada instansi pemerintah dan memberikan pelayanan hukum berupa
konsultasi gratis kepada 12 warga masyarakat serta pelayanan hukum
kepada masyarakat yang di fasilitasi oleh 6 Kecamatan di Kota Serang.
“Kedepan kami akan memberikan pelayanan
(konsultasi) hukum kepada masyarakat dengan meminta fasilitasi di
kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Serang,” ungkap Arjuna.
Arjuna mengajak seluruh elemen
Pemerintahan, Lembaga Negara, BUMN/BUMD dan Badan Hukum Negara lainnya
di wilayah hukum Kabupaten/Kota Serang untuk menggunakan Jasa Pengacara
Negara (JPN) Kejari Serang apabila ada permasalahan hukum yang
berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau untuk kelancaran
pekerjaan meminta pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum
(legal assistance) atau audit hukum (legal audit).
Dia juga mengajak masyarakat untuk
memanfaatkan fasilitas pelayanan hukum masyarakat berupa konsultasi
hukum gratis di Kejari Serang apabila masyarakat memiliki permasalahan
hukum yang ingin meminta penjelasan aspek atau kaidah hukumnya. Sehingga
masyarakat menjadi semakin sadar hukum dan tidak mudah dimanfaatkan
pihak yang mempunyai kepentingan lain dan terhindar dari tindakan main
hakim sendiri.
“Kejaksaan Negeri Serang sebagai institusi
pelayanan publik di bidang penegakan dan pelayanan hukum selalu membuka
pintu kepada seluruh elemen pemerintahan, BUMN/BUMD yang butuh bantuan
hukum baik Litigasi/Non Litigasi atau perlu pendampingan Tim Pengamanan
dan Pengawalan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri
Serang dan warga masyarakat yang punya permasalahan hukum yang ingin
konsultasi hukum gratis atau perlu informasi penanganan perkara atau
ingin melaporkan dugaan tindak pidana,” tukas Arjuna.
Ini capaian kinerja Seksi Datun pada tahun
2017 berdasarkan 477 Surat Kuasa Khusus (SKK) Non Litigasi pemulihan
keuangan negara mencapai sebesar Rp.11.009.719.780,.
-Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani 49 SKK capaian sebesar Rp.57.120.000,-.
-BPJS Ketenagakerjaan 132 SKK capaian sebesar Rp.3.624.246.464,77,
-Bank BTN 45 SKK capaian sebesar Rp.9.019.810,-,
-RSUD dr. Dradjat Prawiranegara 2 SKK capaian sebesar Rp.83.653.877,-,
-Bank BJB 237 SKK capaian sebesar Rp.7.207.803.629,-,
-Bulog Serang 5 SKK capaian sebesar Rp.20.648.000,-
– Dan adanya Pembayaran Uang Pengganti Tipikor UU No. 3/1971 sebesar Rp.7.228.000,-,
Sedangkan upaya Litigasi berupa
Penyelamatan Keuangan (berupa aset tanah milik Pemerintah Kota Serang)
senilai Rp.12 miliar sehingga total keseluruhan jumlah pemulihan dan
penyelamatan keuangan mencapai 23 miliar lebih di akhir tahun 2017.
0 comments:
Post a Comment