Pada 2018, 5 Kepala OPD Pemprov Banten Pensiun

SERANG, (KB).- Dalam kurun waktu dua tahun yakni 2017 dan 2018, banyak kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten yang pensiun. Di 2018, sebanyak lima kepala OPD akan purna tugas. Sebelumnya di 2017 ini juga ada 5 kepala OPD yang pensiun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kelima pejabat Eselon II yang akan pensiun tersebut yaitu Maesyaroh Mawardi (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM), Hudaya Latuconsina (Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), M. Nasir (Kepala Ekonomi Pembangunan Setda Banten), Revri Aroes (Kepala Dinas Perhubungan), dan Nandy Mulya S (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah).

Asisten Daerah (Asda) bidang Administrasi Umum, Samsir mengatakan, lima jabatan kepala OPD tersebut dipastikan akan dilelang pada tahun depan. “Lima itu yang pasti ya. Dulu 2017 kan ada lima juga yang pasti, tetapi kemudian ada penambahan Biro (perubahan SOTK) dan ada yang tersangkut kasus hukum, jadi total 7 orang,” ujar Samsir, Ahad (17/12/2017).

Samsir tak bisa memastikan soal kualitas sumber daya manusia (SDM) Eselon III di Banten yang berpotensi menjadi pengganti dari 5 jabatan tersebut. Sebab, menurutnya belum tentu SDM yang dinilai mumpuni itu daftar lelang jabatan. “Saya tidak bisa memastikan siapa-siapanya. Boleh jadi ada yang berpotensi dan kompeten tapi kalau tidak daftar kan enggak bisa juga. Kan ada saja yang tidak berminat. Padahal penilaian kita itu orang cukup mampu,” ucap mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini.

Meski begitu, Samsir optimistis banyak pejabat-pejabat yang kompeten dan mampu menjabat lima jabatan tersebut. Sebab, lelang jabatan tak hanya dibuka untuk provinsi saja tetapi juga kabupaten/kota dan pusat. “Sama seperti sekarang, kita buka juga (pejabat) dari kabupaten/kota, pusat juga. Saya optimistis ini akan banyak diminati untuk mendaftar. Dan kemungkinan akan lebih ramai dari pusat. Open bidding yang sekarang saja itu yang daftar 20-an dari pusat. Ini cukup bagus, dibanding daerah lain sedikit,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan open bidding nanti disesuaikan dengan melihat waktu pensiun 5 pejabat tersebut. “Nanti kita lihat. Kalau rentangnya terlalu jauh kita lakukan dua kali seleksi. Misalnya ada yang pensiun Juni atau Juli itu nanti disatukan. Kemudian ada yang Oktober berarti nanti open bidding lagi. Kalau pensiun misalnya bulan Juni, itu seleksi bisa kita mulai April atau Mei. Supaya nanti begitu waktunya pensiun, jabatan langsung bisa terisi, sehingga tidak terjadi kekosongan,” katanya.