Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para
Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam pemilihan kepada daerah
serentak tahun 2018. Birokrasi jangan sampai terseret arus politik
dengan mendukung calon tertentu, terutama petahana. Apalagi sampai
merekayasa anggaran untuk kepentingan politik petahana di Pilkada.
Karena modus rekayasa anggaran itu, khususnya lewat alokasi dana
hibah dan bansos kerap dilakukan jelang Pilkada. “Misal merekayasa
anggaran daerah untuk kepentingan petahana atau siapapun yang maju dalam
Pilkada,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (5/1). Menurut Tjahjo, salah
satu kunci suksesnya Pilkada, adalah tegaknya netralitas ASN.
Jadi sangat penting menjaga dan menjamin netralitas pegawai negeri
sipil. Jangan sampai kemudian mesin birokasi dimanfaatkan untuk
kepentingan Pilkada. Tjahjo juga berharap, kualitas pesta demokrasi di
171 daerah, bisa lebih baik dari Pilkada sebelumnya. Kontestasi politik
yang akan digelar, harus bebas dari praktek culas dan kotor, seperti
politik uang, kampanye hitam menggunakan SARA, ujaran kebencian, fitnah
dan hoax.
“Suksesnya Pilkada salah satunya adalah netralitas ASN terjaga, tidak
ada politik uang dan juga harus terjamin adu program, adu konsep, tidak
ada kampanye yang berujar kebencian,” kata dia. Untuk mengevaluasi dan
memonitor sejauh mana persiapa Pilkada sudah dilakukan, kata Tjahjo,
pada bulan Februari nanti, akan digelar rapat koordinasi persiapan
Pilkada.
Rapat akan mengundang 171 kepala daerah yang akan menggelar Pilkada.
Seluruh perwakilan KPU daerah juga akan diundang. Termasuk jajaran
kejaksaan, kepolisian dan TNI. Dalam rapat koordinasi nanti, Presiden
Jokowi sendiri yang akan langsung memberi pengarahan.
“Pada bulan Februari akan kita kumpulkan mulai KPU, kepolisian
kejaksaan, TNI dan kepala daerah yang 171 daerah itu untuk dapat
pengarahan dari bapak Presiden,” ujarnya. Tjahjo juga mengungkap, pada
Pilkada sebelumnya, cukup banyak ASN yang tidak netral yang kemudian
mendapat sanksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Bahkan, sampai ada Sekda di kabupaten yang tidak netral. Kata Tjahjo,
ASN memang punya hak pilih. Tapi, ia ingatkan, jangan sampai kewenangan
serta fasilitas negara disalah gunakan untuk kepentingan politik.
Sebelumnya, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA)
Jajang Nurjaman mengungkapkan, hasil pemetaan yang dilakukan lembaganya
mencatat ada lonjakan siginifikan pengalokasian anggaran hibah dan
bantuan soal atau Bansos. Jumlah dana Bansos dan hibah meningkat tajam
di beberapa daerah, terutama yang hendak menggelar pemilihan.
0 comments:
Post a Comment