Jangan Buat Rekayasa Anggaran untuk Petahana

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam pemilihan kepada daerah serentak tahun 2018. Birokrasi jangan sampai terseret arus politik dengan mendukung calon tertentu, terutama petahana. Apalagi sampai merekayasa anggaran untuk kepentingan politik petahana di Pilkada.

Karena modus rekayasa anggaran itu, khususnya lewat alokasi dana hibah dan bansos kerap dilakukan jelang Pilkada. “Misal merekayasa anggaran daerah untuk kepentingan petahana atau siapapun yang maju dalam Pilkada,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (5/1). Menurut Tjahjo, salah satu kunci suksesnya Pilkada, adalah tegaknya netralitas ASN.

Jadi sangat penting menjaga dan menjamin netralitas pegawai negeri sipil. Jangan sampai kemudian mesin birokasi dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada. Tjahjo juga berharap, kualitas pesta demokrasi di 171 daerah, bisa lebih baik dari Pilkada sebelumnya. Kontestasi politik yang akan digelar, harus bebas dari praktek culas dan kotor, seperti politik uang, kampanye hitam menggunakan SARA, ujaran kebencian, fitnah dan hoax.

“Suksesnya Pilkada salah satunya adalah netralitas ASN terjaga, tidak ada politik uang dan juga harus terjamin adu program, adu konsep, tidak ada kampanye yang berujar kebencian,” kata dia. Untuk mengevaluasi dan memonitor sejauh mana persiapa Pilkada sudah dilakukan, kata Tjahjo, pada bulan Februari nanti, akan digelar rapat koordinasi persiapan Pilkada.

Rapat akan mengundang 171 kepala daerah yang akan menggelar Pilkada. Seluruh perwakilan KPU daerah juga akan diundang. Termasuk jajaran kejaksaan, kepolisian dan TNI. Dalam rapat koordinasi nanti, Presiden Jokowi sendiri yang akan langsung memberi pengarahan.

“Pada bulan Februari akan kita kumpulkan mulai KPU, kepolisian kejaksaan, TNI dan kepala daerah yang 171 daerah itu untuk dapat pengarahan dari bapak Presiden,” ujarnya. Tjahjo juga mengungkap, pada Pilkada sebelumnya, cukup banyak ASN yang tidak netral yang kemudian mendapat sanksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bahkan, sampai ada Sekda di kabupaten yang tidak netral. Kata Tjahjo, ASN memang punya hak pilih. Tapi, ia ingatkan, jangan sampai kewenangan serta fasilitas negara disalah gunakan untuk kepentingan politik.

Sebelumnya, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengungkapkan, hasil pemetaan yang dilakukan lembaganya mencatat ada lonjakan siginifikan pengalokasian anggaran hibah dan bantuan soal atau Bansos. Jumlah dana Bansos dan hibah meningkat tajam di beberapa daerah, terutama yang hendak menggelar pemilihan.