Ratusan Pejabat Kehilangan Jabatan

SERANG, (KB).- Ratusan pejabat eselon IV A dan IV B di Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan kehilangan jabatannya. Hal tersebut merupakan dampak dari dilakukannya perampingan UPT. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab Serang, Prauri mengatakan, pemkab sebenarnya berupaya mempertahankan semua UPT yang ada, namun sulit, karena perampingan UPT mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas danUPT Daerah.

“Karena, UPT-nya ada yang berkurang, maka ada yang berkurang jabatan struktural eselon IV A kepala UPT dan otomatis eselon IV B kepala tata usahanya juga,” katanya ketika ditemui Kabar Banten di ruang kerja, Rabu (3/1/2018).  Ia mengungkapkan, UPT yang berkurang, di antaranya Puskesmas 31 menjadi fungsional, kemudian UPT Pertanian awalnya ada di 29 kecamatan bekurang, UPT Dinas Pendidikan awalnya ada di 29 kecamatan berkurang juga, dan UPT Keluarga Berencana awalnya ada di 29 juga berkurang. “Itu yang signifikan berkurangnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, UPT Dinas Pendidikan awalnya adadi 29 kecamatan, namun kemudian yang disetujui jadi hanya ada empat UPT, yaitu UPT Sekolah Dasar (SD), jadi semua SD negeri menjadi UPT, UPT SMP, satu UPT PAUD, dan satu UPT Sanggar Kegiatan Belajar. Kemudian, untuk Dinkes yang disetujui, yaitu UPT Rumah Sakit, jadi tidak boleh OPD, UPT jaminan pemeliharaan kesehatan, UPT Gudang Farmasi, UPT Laboratorium Kesehatan, dan UPT Publik Service Center atau Pelayanan Cepat, sementara yang tidak disetuji, yaitu pembentukan UPT TBC.

Kemudian, dia melanjutkan,Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) dari yang awalnya memiliki 29 UPT di masing-masing kecamatan dan UPT Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, sekarang menjadi hanya satu UPT Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak. UPT Dinas Pekerjaan Umum tetap ada empat, yaitu UPT Pekerjaan Umum, UPT Peralatan, UPT Laboratoriu, dan UPT Bendung Pamarayan.

“Kemudian, Diskoperindag ada dua UPT Meteorologi dan UPT Pasar, Dinas Perkim awalnya tidak ada UPT, karena OPD baru, dibentuk UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dinas Pertanian awalnya memiliki UPT di 29 kecamatan, jadi hanya dua UPT yang disetujui, yaitu UPT Balai Penyuluh Pertanian dan UPT Balai Kesehatan dan Rumah Potong Hewan. Sementara, untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan awalnya ada tiga UPT bertambah jadi lima UPT,” ucapnya.

Untuk Badan Pengelolaan Pajak Derah, tutur dia, dibentuk UPT Pengelolaan Pajak Daerah, lalu Dinas Lingkungan Hidup dibentuk UPT Pengelolaan Sampah dan UPT Laboratorium Lingkungan.  “UPT yang berkurang itu nantinya dibuat satuan pelaksana di tiap kecamatan, tapi jadinya nonstruktural. Kemudian, terkait adanya jabatan eselon IV yang berkurang, kami juga sudah sampaikan ke pak sekda opsi solusinya. Ya kami juga harus punya rasa kemanusiaan, mereka yang awalnya dapat tunjangan jabatan, TPP itu kan tidak mungkin begitu saja tidak dapat, jadi disarankan keluarkan perbup, jadi tetap diberikan tunjangannya sampai mereka dapat jabatan yang sama, itu jadi kebijakan daerah,” katanya.

Selain UPT tersebut, ujar dia, ada juga rencana pembentukan 29 UPT Disdukcapil, jadi di setiap kecamatan ada satu UPT.  Untuk pembentukan UPT Disdukcapil, awalnya memang mengacu ke Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, tetapi kemudian ada Permendagri Nomor 120 Tahun 2017, khusus UPT Disdukcapil, di pasal 3-nya berbunyi, bahwa dapat dibentuk per kecamatan atau beberapa kecamatan yang berdekatan.

“Kemarin sudah dibahas dengan provinsi dan provinsi masih mempertimbangkan. Pihak provinsi akan konsultasi dahulu ke Kemendagri. Jadi, sekarang untuk keputusan pembentukan UPT Disdukcapil kami masih menunggu rekomendasi dari provinsi. Kami upayakan bentuk di tiap kecamatan, karena semangat pembentukan UPT ini untuk mendekatkan pelayanan,” ucapnya.

Sementara, Kepala Disdukcapil Kabupaten Serang, Asep Saepudin mengatakan, pengajuan pembentukan UPT Disdukcapil juga sudah sesuai rekomendasi BPK. “UPT Disdukcapil sangat penting, karena sekitar 95 persen pelayanan bisa diselesaikan di tingkat UPT, seperti cetak KTP, kalau perekaman kan sekarang juga sudah di kecamatan, kemudian pembuatan akta kelahiran, akta kematian, KK (kartu keluarga) hanya yang tanda tangan tetap saya kalau KK. Kalau sudah ada UPT dari Didisduk-nya nanti tinggal monev (monitoring dan evaluasi) saja,” tuturnya.