Presiden Jokowi Kunjungi Ponpes An Nawawi Tanara, Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan

 

SERANG – Presiden Joko Widodo berencana akan mengunjungi Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Rabu (14/3). Ribuan personel gabungan pun dikerahkan untuk mengawal kedatangan presiden tersebut.

Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, pengamanan akan dilakukan di beberapa titik kegiatan, seperti di Tanara dan sejumlah titik lainnya.

“Karena informasi akan ada titik kunjungan lain, semuanya menjadi prioritas,” kata Listyo setelah menghadiri acara deklarasi anti hoax di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Selasa (13/3).

Hari ini, lanjut Listyo, pihaknya akan menggelar gladi kotor dan bersih untuk proses pengamanan kepala negara tersebut. “Ini dilakukan agar proses pengamanan bisa berjalan lancar,” katanya.

Dari kepolisian sendiri akan ada sekitar 1.000 personel yang akan dikerahkan. Personel itu dari jajaran Polda Banten, Polres Serang, dan Polsek Tanara. TNI pun dikabarkan akan menerjukan personel dengan jumlah yang sama.

Sementara itu, dijumpai di Pendopo Gubernur Banten, Danrem 064/MY Kolonel Czi Ito Herdiarto menjelaskan, kunjungan presiden itu merupakan hal wajar sebagai kepala negara.

“Kita sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk menjaga keamanan bersama-sama,” tuturnya.

Pengamanan pun menurut Ito akan dilakukan secara maksimal, bukan hanya dari Banten, namun juga dari Jawa Barat. “Semuanya kita kerahkan, karena ini kedaulatan negara,” tuturnya.

Terkait rencana lokasi kunjungan Presiden Joko Widodo, Ito mengaku belum bisa mengungkapkan karena dimungkinkan masih akan ada sejumlah perubahan. Namun lokasi intinya adalah di Serang.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengunjungi Pondok Pesantren Tanara untuk menghadiri peluncuran program Lembaga Keuangan Mikro Syariah Wafa Mandiri dan Silaturahim dengan keluarga besar Pondok Pesantren An Nawawi Tanara.

Selain itu presiden pun dikabarkan akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta sertifikat tanah.