Bupati Serang Keluhkan Pendistribusian BPJS

 

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah

SERANG, (KB).- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengeluhkan tidak tepat sasarannya pendistribusian kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk melakukan pendataan terhadap data penerima hingga ke tingkat RT/RW.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, untuk jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu, sebenarnya pemerintah pusat sudah ada program BPJS yang dibayarkan oleh mereka. Sedangkan untuk yang mampu bisa ikut melalui BPJS kesehatan mandiri.

Namun, kata Tatu, dari data yang ada masih banyak ditemukan penerima kartu BPJS yang tidak tepat sasaran khususnya yang BPJS untuk masyarakat tidak mampu atau PBI. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya kesalahan pendistribusian. “Ada kesalahan pendistribusian,” ujar Tatu kepada Kabar Banten saat ditemui di Kecamata Waringin Kurung, Kamis (31/5/2018).

Akibatnya, masyarakat yang tidak mampu malah tidak mendapatkan kartu tersebut. Sedangkan masyarakat yang mampu malah kebagian. Walau demikian, pihaknya meminta masyarakat tidak khawatir, sebab jika masyarakat sakit bisa meminta surat keterangan tidak mampu dari desa. “Nanti mereka bisa ditanggung sama pemkab,” katanya.

Menyikapi banyaknya data yang tidak valid tersebut, Tatu meminta agar Pemkab melalui dinas terkait segera melakukan pendataan ulang. Agar jika pemerintah pusat memberikan tambahan kartu BPJS bisa tepat sasaran. “Insya Allah tahun ini data mulai dilakukan,” ucapnya.

Tatu menjelaskan, validitas data tersebut amat penting. Sebab bagaimana pun BPJS yang dibayarkan pemerintah itu adalah untuk masyarakat tidak mampu. Jangan sampai masyarakat mampu yang kebagian. “Kan kasihan kalau enggak dapat,” katanya.

Menurutnya, tidak validnya data tersebut sudah berlangsung cukup lama. Dahulu pendataan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ke depan pihaknya pun memohon agar Pemkab Serang bisa dilibatkan dalam proses pendataan penerima BPJS tersebut. “Karena kan aparat Pemkab itu kan sampai tingkat RT/RW, jadi pendataannya bisa akurat,” tuturnya.