KPK Tahan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo

Foto : istimewa
Diperiksa KPK - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo usai menjalani pemeriksaan setelah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (10/6).

JAKARTA - KPK menahan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, seusai diperiksa sekitar tujuh jam sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap sebesar satu miliar rupiah dari pengusaha terkait proyek infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.

“SM (Syahri Mulyo), Bupati Tulungagung ditahan 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Timur,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Minggu (10/6).

Ia menyerahkan diri ke KPK pada hari Sabtu (9/6) sekitar pukul 21.30 WIB setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Rabu (6/6) dini hari.

“Kami hargai penyerahan diri tersebut. Sikap kooperatif terhadap proses hukum tentu akan berimplikasi lebih baik bagi tersangka ataupun penanganan perkara itu sendiri,” ujar Febri.

Sebelumnya, sempat beredar video Syahri yang mengatakan bahwa dirinya adalah “korban politik” sehingga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Namun, Syahri yang mencalonkan diri sebagai Bupati Tulungagung 2018–2023 bersama pasangannya, Marwoto, meminta para pendukungnya untuk tetap memenangkan pasangan tersebut pada pemungutan suara 27 Juni 2018.

Selama kurang lebih tujuh jam diperiksa penyidik KPK, Bupati Tulungagung yang sudah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye,

mengaku tak berniat melarikan diri dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas KPK pada Kamis 7 Juni 2018. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pada saat OTT dirinya tak ada di rumah.

“Memang ketika ada operasi OTT itu posisi saya itu tidak di tempat, posisi saya ketika OTT sedang dengan keluarga, karena hari raya, di jalan itulah, kok ada berita, katanya ada OTT,” ujar Syahri.

Bupati Syahri mengaku menyerahkan diri ke penyidik KPK atas inisiatif sendiri. Terkait lambannya dia menyerahkan diri ke KPK lantaran mengaku tidak tahu hendak berbuat apa.

“Kita di sini tidak ada kemudian menghilang, ya kita di sini. Tapi kalau kemudian waktu terulur, kita galau, wajar, karena ya memang belum pernah mengalami seperti ini,” katanya.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung periode 2013–2018, Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Sutrisno, dan Agung Prayitno dari swasta sebagai tersangka penerima suap, sedangkan tersangka pemberi suap adalah pengusaha Susilo Prabowo.

Susilo Prabowo diduga menyuap Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, melalui Agung Prayitno sebesar satu miliar rupiah terkait dengan komisi proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Pemberian tersebut adalah pemberian ketiga setelah Syahri menerima pemberian pertama sebesar 500 juta rupiah dan pemberian kedua sebesar satu miliar rupiah.

Susilo Prabowo adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangi proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

Syahri Mulyo, Agung Prayitno, dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ant/AR-2