Sikap Politik RI Tidak Berubah Soal Palestina

 

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi menyatakan bahwa sikap politik Indonesia tak akan berubah setelah pemerintahan di Tel Aviv melarang masuk warga negara Indonesia ke Israel. Akibat larangan Israel itu, WNI tak bisa berkunjung ke Yerusalem Yerusalem yang merupakan kota suci bagi tiga agama.

“Indonesia akan terus bersama Palestina memperjuangkan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak mereka,” kata Menlu Retno di kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, disela-sela peringatan Hari Lahir Pancasila, Jumat (1/6).

Sehari sebelumnya pada Kamis (31/5), Menlu Retno menyatakan menghormati putusan Israel yang melarang WNI masuk ke Israel. Ia pun membantah bahwa larangan itu bermotif politik, namun lebih tepat akibat tiadanya hubungan diplomatik antara dua negara sehingga sulit bagi warga yang memegang paspor Israel untuk mendapatkan visa.

Hingga saat ini Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun tetap mempertahankan kerja sama di bidang ekonomi.

Surat Larangan

Kabar kebijakan Israel melarang WNI masuk wilayahnya beredar sejak Rabu (30/5). Departemen Pemantauan Perbatasan Imigrasi Israel disebut mengeluarkan surat larangan masuk warga Indonesia yang berencana masuk wilayah yang dikuasai Israel, termasuk Yerusalem setelah 9 Juni 2018.

“Israel akan menolak setiap warga negara Indonesia terhitung 9 Juni mendatang,” kata Emanuel Shahaf, Wakil Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia. Berdasarkan catatan yang digenggam Shahaf, setiap tahunnya ada sekitar 40 ribu turis Indonesia berkunjung ke Israel per tahunnya.

Sementara itu dilansir dari The Middle East Monitor edisi Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon, mengatakan kebijakan ini dibuat negaranya agar membuat Indonesia membatalkan keputusan penundaan visa bagi orang Israel. Namun, upaya tersebut gagal dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan balasan dengan menerapkan larangan bagi para WNI.

Peraturan ini dikabarkan berlaku untuk perjalanan perorangan maupun kelompok dan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan. Pelarangan Israel itu diduga sebagai tanggapan atas penolakan pemerintah Indonesia untuk memberikan visa turis kepada 53 warga Israel.

“Kita tahu ada langkah tersebut, tapi kita juga harus memaklumi bahwa setiap negara memiliki kebijakan terkait visa, memberikan atau tidak memberikan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, di Jakarta, Kamis (31/5) lalu.

Penolakan pemerintah Indonesia itu sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang dibantai oleh pasukan Israel di perbatasan Jalur Gaza pada 15 Mei lalu.

Indonesia mengecam keras tindakan brutal Israel terhadap warga Palestina dalam protes di perbatasan belum lama ini yang menandai 70 tahun peringatan Nakba. Dalam unjuk rasa itu tercatat 65 warga Palestina tewas.

Nakba adalah peristiwa ketika hampir satu juta orang Palestina dipaksa mengungsi dan meninggalkan rumah mereka, ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya.