Gubernur Banten Evaluasi PPDB

SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim akan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 dalam upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. “Saya mengakui, kendala-kendala tersebut terjadi di lapangan, namun masyarakat tak perlu ragu, bahwa upaya-upaya maksimal untuk memperbaiki hal tersebut, tanpa henti terus dilakukan,” katanya, Ahad (9/7/2018).

Ia mengatakan, pada Jumat (6/7/2018) hingga pukul 21.30 WIB langsung turun ke lapangan memverifikasi sekitar 350 pengaduan masyarakat di seluruh posko pengaduan PPDB 2018 yang didirikan dengan disaksikan Subditintel Polda Banten. Menurut dia, sebagian besar pengaduan tidak valid, sehingga pengumuman siswa yang dinyatakan lulus tidak berubah. Banyaknya pengaduan masyarakat dalam proses pendaftaran PPDB 2018, ujar dia, pada umumnya mengeluhkan kendala dalam melakukan pendaftaran, tampilan situs pendaftaran PPDB yang sering error, sulitnya mengakses situs resmi pendaftaran, kemudian beralihnya pendaftaran online ke pendaftaran offline.

Selain itu, terjadinya salah hitung perangkingan nilai hingga hilangnya sejumlah nama siswa yang seharusnya lolos, namun tidak terdaftar saat pengumuman. Pihaknya akan mengevaluasi keseluruhan kinerja pelaksanaan PPDB 2018, baik SDM pelaksananya, sistem, dan pelaksanaan prosedur operasional kerjanya sampai perangkat teknologi yang digunakan, baik pada sisi hardware maupun software-nya.

“Sehingga, ke depan hal ini tidak perlu terulang kembali. Saya khawatir, jika hal ini masih terulang pada 2019, bukan saja menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat, namun juga mendegradasi kualitas pendidikan di Banten,” ucapnya. Ia menyampaikan selamat kepada siswa- siswi yang lulus dan diterima di sekolah yang dituju. Ia berharap, para siswa tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu giat dan rajin belajar.

Sedangkan, kepada siswa-siswi yang belum diterima di sekolah yang dituju, dia meminta, agar tidak perlu kecewa dan bersusah hati, karena saat ini seluruh SMA/SMK yang ada di Banten memiliki kualitas dan standar mutu pendidikan yang dikontrol dengan ketat oleh pemerintah. “Artinya, di mana pun anak-anak bapak dan ibu bersekolah, Insya Allah tetap akan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas secara merata,” tuturnya. (