SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim akan
mengevaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 dalam
upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. “Saya mengakui,
kendala-kendala tersebut terjadi di lapangan, namun masyarakat tak perlu
ragu, bahwa upaya-upaya maksimal untuk memperbaiki hal tersebut, tanpa
henti terus dilakukan,” katanya, Ahad (9/7/2018).
Ia mengatakan, pada Jumat (6/7/2018) hingga pukul 21.30 WIB langsung
turun ke lapangan memverifikasi sekitar 350 pengaduan masyarakat di
seluruh posko pengaduan PPDB 2018 yang didirikan dengan disaksikan
Subditintel Polda Banten. Menurut dia, sebagian besar pengaduan tidak
valid, sehingga pengumuman siswa yang dinyatakan lulus tidak berubah.
Banyaknya pengaduan masyarakat dalam proses pendaftaran PPDB 2018, ujar
dia, pada umumnya mengeluhkan kendala dalam melakukan pendaftaran,
tampilan situs pendaftaran PPDB yang sering error, sulitnya mengakses
situs resmi pendaftaran, kemudian beralihnya pendaftaran online ke
pendaftaran offline.
Selain itu, terjadinya salah hitung perangkingan nilai hingga
hilangnya sejumlah nama siswa yang seharusnya lolos, namun tidak
terdaftar saat pengumuman. Pihaknya akan mengevaluasi keseluruhan
kinerja pelaksanaan PPDB 2018, baik SDM pelaksananya, sistem, dan
pelaksanaan prosedur operasional kerjanya sampai perangkat teknologi
yang digunakan, baik pada sisi hardware maupun software-nya.
“Sehingga, ke depan hal ini tidak perlu terulang kembali. Saya
khawatir, jika hal ini masih terulang pada 2019, bukan saja menimbulkan
ketidakpercayaan dari masyarakat, namun juga mendegradasi kualitas
pendidikan di Banten,” ucapnya. Ia menyampaikan selamat kepada siswa-
siswi yang lulus dan diterima di sekolah yang dituju. Ia berharap, para
siswa tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu giat dan rajin
belajar.
Sedangkan, kepada siswa-siswi yang belum diterima di sekolah yang
dituju, dia meminta, agar tidak perlu kecewa dan bersusah hati, karena
saat ini seluruh SMA/SMK yang ada di Banten memiliki kualitas dan
standar mutu pendidikan yang dikontrol dengan ketat oleh pemerintah.
“Artinya, di mana pun anak-anak bapak dan ibu bersekolah, Insya Allah
tetap akan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas secara merata,”
tuturnya. (
0 comments:
Post a Comment