Sistem Upah Berkeadilan Tunjang Kesejahteraan Pekerja

JAKARTA – Sistem pengupahan berkeadilan bukan sekadar menentukan upah minimum, melainkan bisa menunjang peningkatan kesejahteraan para pekerja. Alasannya, upah dipengaruhi banyak faktor seperti daya beli masyarakat terkait produk perusahaan.

“Selama ini wacana atau narasi pengupahan di Indonesia lebih banyak menghabiskan energi bicara upah mininum,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, di Jakarta, Kamis (30/8/2018). “Padahal upah itu bukan semata perkara upah tinggi atau rendah. Tapi terkait dengan daya beli upah masyarakat terkait  keadilan bisa diperoleh di semua daerah dan terkait  masalah sistem pengupahan yang diterapkan.”

Karena itu, ia berpesan kepada Dewan Pengupahan Nasional untuk membahas masalah pengupahan dari perspektif yang lebih komprehensif agar menghasilkan sistem pengupahan yang benar-benar adil. “Ini menjadi tantangan dewan pengupahan ke depan untuk memastikan agar ekosistem pengupahan ini benar-benar bisa baik. Soal upah tidak melulu nominal, apa yang diterima, tapi juga terkait dengan ekosistem secara keseluruhan,“ urai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Kondisi itu dicontohkan Direktur Pengupahan Kemenaker, Adriani. Di Belanda, katanya, orang diupah senilai Rp30 juta masih mengeluh karena daya beli di Belanda itu sama dengan daya beli masyarakat di Jakarta sebesar Rp3 juta. Nominalnya saja yang besar tapi daya belinya sama. Artinya ada banyak faktor termasuk terkait makro ekonomi dianggap mempengaruhi masalah upah. “Belum lagi dikaitkan isu produktivitas, belum lagi nanti tantangan baru proses bisnis dunia yang kini berbasis digital,” tutupnya. (rinaldi/mb)