8 Anggota DPRD Kalteng Terjaring OTT di Jakarta

JAKARTA – Setelah dua kepala daerah, yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober ini, kini giliran sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Tak tanggung-tanggung, anggota DPRD yang terjaring operasi senyap itu berjumlah delapan orang saat sedang berada di Jakarta.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan delapan anggota DPRD Kalteng itu bersama enam orang lainnya yang terjaring operasi senyap di Jakarta, Jumat (26/10). “Sebanyak delapan orang adalah anggota DPRD dan enam orang lainnya swasta.

Mereka kini sudah sampai di Gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif,” kata Febri. Ditambahkan, dalam operasi tangkap tangan itu, petugas KPK menemukan uang ratusan juta rupiah.

Diduga, uang tersebut bukti transaksi suap antara pihak swasta kepada anggota Dewan di Kalimantan Tengah. Diduga pula, uang itu terkait pengawasan anggota DPRD terhadap proyek di bidang perkebunan dan lingkungan hidup.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, membenarkan tim KPK telah melakukan OTT terhadap 14 orang yang terdiri dari anggota DPRD Kalteng dan pihak swasta.

“Ya benar, memang ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di Jakarta sejak siang ini,” katanya. Sekalipun belum secara detail menjelaskan perkara yang melibatkan wakil rakyat Kalteng itu, namun Basaria mengungkapkan terkait dengan pelaksanaan tugas DPRD dalam bidang perkebunan dan lingkungan hidup.

Tim penyidik juga menemukan barang bukti uang ratusan juta yang diduga sebagai bagian dari komitmen fee (komisi).

“Diamankan juga sejumlah barang bukti, di antaranya uang sekitar 240 juta rupiah,” jelasnya. Informasi lebih rinci terkait perkara ini akan disampaikan setelah KPK melakukan pemeriksaan dan gelar perkara.

Rencananya, pimpinan KPK akan mengumumkan status penanganan perkara dan status hukum 14 orang yang ditangkap pada Sabtu (27/10).

Suap Proyek Sawit

Diperoleh informasi, anggota DPRD Kalteng yang ditangkap KPK berasal dari komisi yang terkait dengan bidang perkebunan dan lingkungan hidup.

Namun, sampai berita ini diturunkan, Jumat malam, KPK belum bisa merinci dugaan transaksi maupun kasus yang melibatkan anggota DPR dan pihak swasta itu.

Menurut Febri Diansyah, tim penyidik KPK masih perlu melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu, baik terhadap anggota DPRD ataupun terhadap orang-orang dari pihak swasta yang diduga bergerak di bidang perkebunan atau salah satu usaha sawit.

“Kami melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu terhadap sebagian orang yang sudah diamankan,” ujarnya. Ia menyebut tim penindakan KPK juga menyita uang ratusan juta.

Menurut Febri, pihaknya menduga uang ratusan juta itu bukan pemberian pertama kepada anggota DPRD Kalteng itu. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. ola/AR-2