Bukan Sistem Pilkada Langsung yang Sebabkan Perpecahan, Tapi Elit Politik

 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng (tengah) menilai para elit politiklah penyebab perpecahan

JAKARTA – Perpecahan masyarakat saat pelaksanaan dan pasca pemilu langsung, baik Pilkada maupun Pilpres bukan disebabkan karena sistem pemilihan. Polarisasi di masyarakat diciptakan oleh elit politik yang sengaja memakai isu identitas dalam memenangkan pasangan calon yang diusungnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng menilai para elit politik belum dewasa dalam berpolitik sehingga mengedepankan isu personal dibandingkan dengan isu berbasis kinerja.

“Kalau elit tidak menggiring isu-isu yang memecah belah saya pikir rakyat tidak akan terbelah. Memang fakta, iya hari ini pasca pilkada, kita melihat pembelahan seperti itu,” ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).

“Tapi siapa yang menyebabkan itu? Kalau elit kita dewasa matang, yang dipakai adalah alasan rasional, kinerja dan sebagainya, bukan alasan personal dan primordial saya kira publik akan redam juga,” imbuhnya.

Robert menerangkan sistem pemilu langsung adalah bentuk kedaulatan rakyat untuk dapat memilih secara langsung pemimpinnya, berbeda ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Terkait tingginya biaya pilkada, baik yang ditanggung pemerintah maupun peserta pemilu langsung, Robert memandang bukan alasan agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan ke legislatif.

“Kalau bicara demokrasi itu bicara apa kata rakyat. Dan pilkada untuk kita melihat apa kata rakyat. Diatas pertimbangan efisiensi isu-isu Memang bukan harga mati tapi ketetapan untuk memilih pilkada karena penghargaan s-setinggi-tingginya untuk rakyat. Kalau kemudian banyak ongkos yang hrus dikeluarkan, ongkos sosial, dan sebagainya ini adalah bagian dari pembelajaran,” tandasnya.