Kecewa dengan Rekrutmen CASN, Ribuan Honorer Pemkab Pandeglang Mogok Kerja

PANDEGLANG, (KB).- ‎Ribuan tenaga honorer yang tersebar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pandeglang mogok kerja secara serentak, Senin (15/10/2018). Tenaga honorer tersebut berasal dari tenaga umum di intansi dan sukarelawan guru yang masuk data base kategori dua (K2).

Menurut informasi, aksi mogok kerja tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang tidak mengakomodasi para honorer, hanya karena tersandera persyaratan usia di atas 35 tahun. Mereka juga menyayangkan rekrutmen CASN terbuka, tanpa memprioritaskan honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di Pandeglang.

Tahap awal tenaga honorer mogok kerja mayoritas tersebar di setiap intansi empat kecamatan,  Koroncong,  Cibitung,  Karang Tanjung dan Mekar Jaya. Alasan mereka mogok kerja, karena tuntutan yang disampaikan saat demo beberapa pekan lalu belum mendapat respon dari pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Pandeglang Rodeni membenarkan teman-teman honorer serentak mogok kerja. Meski demikian, dia mengakui ada sebagian honorer yang masih tetap kerja. Ia menduga, honorer yang enggan mogok kerja karena takut ke pimpinan.

“Kalau untuk gerakan mogok kerja hari ini tidak dalam bentuk aksi, melainkan serentak tidak masuk kerja. Sebetulnya, mogok kerja sudah dilaksanakan pada 12 Oktober lalu, namun saja saat ini baru sifatnya serentak. Mungkin hingga akhir bulan bisa jadi semua honorer tidak masuk kerja,” kata

Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Pandeglang, Rodeni,‎ kepada Kabar Banten, Senin (15/10/2018), mengatakan, berdasarkan data tenaga honorer yang sejak tanggal 12-15 Oktober tidak masuk kerja mencapai ribuan orang.

“Iya, jumlahnya sangat besar, karena tenaga honorer punya kewajiban membantu pemerintah, namun tolong pahami saat kami mogok kerja. Banyak nasib honorer yang belasan tahun mengabdi tanpa ada perhatian dari pemerintah. Kami akan jadwalkan audiensi dengan DPRD pada Rabu (17/10/2018) besok,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi mengatakan, pemerintah berharap para honorer tetap bekerja, karena pemerintah sudah berupaya mengakomodasi aspirasi honorer dengan berkirim surat dua kali ke pemerintah pusat.

“Iya soal  honorer yang akan mogok kerja, sebetulnya pemerintah  mendukung dan mengerti apa yang menjadi keinginan para honorer. Iya, kami harap para honorer bersabar dan tinggal menunggu jawaban surat dari pemerintah pusat. Kami sudah berupaya dan berharap para honorer tetap bekerja,” ujarnya.

Minta dikabulkan

Sementara itu, anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi PPP, Ida Ating meminta pemerintah agar segera mengabulkan tuntutan para honorer Pandeglang. Kehadiran honorer sudah banyak membantu pemerinatahan dan mereka mengabdi sudah puluhan tahun.

Hal hampir senada dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Dadi Rajadi. Ia berharap tuntutan para honorer segera tindaklanjuti. Pemerintah tidak sekedar berkirim surat, namun harus ambil sikap membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat.