Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Tenaga Honorer

JAKARTA – Komisi II DPR meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperhatikan nasib tenaga honorer yang belum mendapatkan kesempatan untuk ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Saat ini, masih banyak tenaga honorer Kategori 2 (K2) khususnya guru dan tenaga kesehatan sekitar 425.243 orang, dan tenaga honorer K I sekitar 6.000-an orang yang belum jelas statusnya.

“Komisi II mendapatkan sekitar 142 aduan masyarakat terkait persoalan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tenaga honorer. Kami akan menjadi orang yang paling berdosa apabila tidak memperjuangkan komitmen kita untuk mensejahterakan teman-teman tenaga honorer kita,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, saat rapat kerja Komisi II, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10).

Riza meminta kepada KemenPAN-RB dan BKN untuk menyampaikan skema penyelesaian terhadap tenaga honorer tersebut pada rapat kerja mendatang, dengan memperhatikan afirmasi baik itu terkait batasan umur, masa kerja, keterpencilan, dan lain-lain dalam proses pengadaan CPNS selanjutnya.