TANGERANG-DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna
dengan agenda Jawaban Bupati Tangerang Terhadap Pandangan Umum Fraksi
terkait Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2019, Senin (5/11/2018).
Dalam rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD itu, Wakil Bupati
Tangerang Mad Romli hadir mewakili Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
Dalam rapat paripuna sebelumnya, beberapa fraksi menyampaikan
pandangannya. Fraksi Partai Golkar misalnya, menyoroti soal transparansi
anggaran. Sementara fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti
menurunnya anggaran untuk pos belanja.
Lain hal dengan Fraksi Partai Demokrat yang meminta dinaikkannya
tunjangan pegawai honorer, karena jika dibandingkan dengan Kota
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tunjangan pegawai
honorer di Kabupaten Tangerang jauh lebih rendah.
Terkait pandangan Fraksi Demokrat, Bupati melalui Wabup Mad Romli
mengatakan bahwa,l tunjangan tersebut diberikan untuk mencapai indikator
target keluaran kegiatan atau kinerja kegiatan.
Dikatakan Mad Romli, tunjangan pegawai honorer di Kabupaten Tangerang
memang berbeda dengan dua wilayah tetangga, yaitu Kota Tangerang dan
Kota Tangsel. Hal ini dipicu perbedaan jumlah honorer dan luas wilayah.
“Mengenai besaran tunjangan yang berbeda dengan Kota Tangerang dan
Kota Tangsel, karena kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tangerang lebih
besar dari kedua pemerintah daerah tersebut,” kata Mad Romli.
Namun, dalam rapat itu tidak dibeberkan berapa besar perbedaan
tunjangan tersebut dan perbedaan jumlah pegawai honorer di tiga wilayah
di Tangerang Raya ini.
Sementara, terkait pandangan Fraksi Hanura yang menyoroti penurunan
di sektor pendapatan daerah yaitu retribusi daerah, Mad Romli
menjelaskan, hal itu disebabkan karena adanya perpindahan pencatatan
atau reklasifikasi atas target pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi
puskesmas
0 comments:
Post a Comment