Pemkab Serang Ajukan Bankeu ke Pemprov Banten

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengajukan bantuan keuangan (Bankeu) ke pemerintah provinsi (Pemprov) Banten, bantuan tersebut akan dioptimalkan, untuk menyelesaikan berbagai program prioritas berkenaan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) 2019.

Hal tersebut dilakukan, karena anggaran belanja Kabupaten Serang cukup terbatas. Rancangan APBD 2019 Kabupaten Serang memiliki rincian pendapatan daerah diestimasi Rp 2,23 triliun, terdiri dari PAD Rp 714,58 miliar yang berasal dari dana perimbangan Rp 1,16 triliun, lain-lain PAD Rp 359,77 juta.

Sedangkan, belanja daerah dialokasikan Rp 2,39 triliun, jumlah tersebut dialokasikan, untuk belanja tidak langsung Rp 1,33 triliun, belanja langsung Rp 1,06 triliun. Belanja tidak langsung tersebut, untuk kebutuhan pegawai, gaji ASN, penghasilan anggota DPRD. Belanja langsung untuk hibah Rp 12,59 miliar, bansos Rp 17,44 miliar, bagi hasil kepada desa Rp 38,64 miliar, bantuan keuangan Rp 345,03 miliar, penyediaan tidak terduga Rp 5 miliar.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, terkait besaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Murni 2019 masih belum masuk semuanya. Beberapa yang belum masuk, seperti bangub (bantuan gubernur) dan juga BOS (bantuan operasional sekolah). “Nanti dari bangub masih nunggu,” katanya kepada Kabar Banten, saat ditemui setelah rapat paripurna dengan agenda penyampaian raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Rabu (7/11/2018).

Ia menuturkan, untuk besaran bangub, belum tahu. Namun, yang jelas anggaran tersebut, diajukan untuk program prioritas yang berkenaan dengan peningkatan IPM. “Karena, bangup itu dibatasi hanya program yang mendukung IPM. Makanya, kami minta yang slot sesuai, hanya besarannya kami tidak tahu. Mudah-mudahan naik dari tahun kemarin,” ujarnya.

Kemudian, tutur dia, terkait infrastruktur jalan juga, di mana Kabupaten Serang memiliki perda percepatan, yakni membangun 100 kilometer (km) per tahun. Anggaran yang diperlukan sangat besar, yakni mencapai Rp 300 miliar. “Kami kejar perda dulu minimal 100 km, itu saja butuh 300 miliar, sedangkan belanja langsungnya hanya Rp 1,06 triliun, itu juga masih ada barang jasa modal hanya Rp 357 miliar. Anggaran ini harus dicari dari pusat dan provinsi juga,” ucapnya.

Kemudian, kata dia, RSUD Drajat Prawiranegara saat ini sudah menjadi rujukan. Padahal, di sana masih membutuhkan ruang rawat inap dan alat kesehatan (alkes). “Kan yang menetapkan itu Kemenkes dan provinsi, tapi di sana kami butuh ruang rawat inap dan alkes. Makanya, diminta ke provinsi, dengan menunjuk harus ada tanggung jawab dari provinsi, agar pelayanan maksimal,” ujarnya.

Lalu, ucap dia, terkait pendidikan, di mana masih banyak pekerjaan rumah terkait ruang kelas rusak. Dalam rancana belanja dinas, di sana pendidikan di sana ada bangub dari provinsi. “Makanya itu juga akan diminta,” tuturnya.

Disinggung perihal belanja pegawai yang masih tinggi, dia mengatakan, masih akan melakukan rapat internal dengan semua dinas. Pihaknya akan menanyakan belanja barang jasa apa saja. “Kalau Dinkes barang jasa pasti lebih dari modal. Agar efektif. Belanja tidak langsung agak besar, karena selain hibah bansos (bantuan sosial) ada untuk partai dan dana tak terduga,” katanya.