Seleksi Sekjen KPK Gelombang Kedua Dibuka

JAKARTA - Komisi Pember­antasan Korupsi (KPK) melaku­kan seleksi terbuka gelombang kedua untuk mencari satu orang yang akan mengisi jaba­tan sebagai Sekretaris Jenderal KPK. Seleksi perlu dilakukan karena pada gelombang per­tama sampai dengan tahap as­esmen kompetensi, panitia ha­nya mendapatkan dua calon.

“Pejabat Sekjen KPK akan dipilih oleh Presiden berdasar­kan usulan calon dari panitia seleksi minimal tiga orang. Kami perlu memastikan setiap calon yang lolos memenuhi seluruh kriteria yang ada dan sesuai dengan kebutuhan insti­tusi KPK,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Se­nin (12/11).

Pada seleksi gelombang ke­dua ini, lanjut Febri, akan di­cari calon lain yang memenuhi persyaratan. Kemudian hasil­nya akan diwawancarai oleh panitia seleksi bersama dengan dua orang yang telah lolos pada gelombang pertama.

Adapun pendaftaran gelom­bang kedua untuk posisi Sekjen KPK itu dimulai 9 hingga 30 No­vember 2018 dan pendaftaran dilakukan melalui https://jpt.kpk.go.id.

Sementara itu, persyararan pendaftaran terdiri dari beber­apa hal. Pertama, persyaratan umum. Ini meliputi warga nega­ra Indonesia, usia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 58 ta­hun pada tanggal pelantikan, tidak menjadi pengurus partai politik dalam lima tahun tera­khir, sehat jasmani dan rohani, serta tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan de­rajat ketiga dengan pimpinan/penasihat/pegawai KPK.

Persyaratan Khusus

Kedua, persyaratan khusus. Untuk pendaftar dari apara­tur sipil negara (ASN), seperti memiliki kualifikasi pendidi­kan paling rendah sarjana atau diploma empat diutamakan S-2­/S-3 bidang hukum, keuangan, dan manajemen, serta memi­liki pengalaman terkait dengan jabatan sekurang-kurangnya tujuh tahun.

Bagi pendaftar dari non-ASN persyaratannya memiliki kuali­fikasi pendidikan paling rendah S-2, memiliki pengalaman kerja minimal 15 tahun dengan pen­galaman manajerial minimal 10 tahun, dan memiliki pen­galaman terkait dengan jabatan sekurang-kurangnya 10 tahun.

Sebelumnya Sekjen KPK, Raden Bimo Gunung Abdul Kadir diberhentikan dari ja­batannya dengan alasan kin­erja. Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan soal kekurangan kinerja Bimo, antara lain soal e-office yang belum terwujud hingga tidak berjalannya pen­gurangan kegiatan di hotel.

“Masalah-masalah kinerja yang belum terwujud, antara lain e-office belum terwujud, e-planning, dan budgeting belum terwujud. Belum ada evalu­asi gap terhadap gedung yang dicita-citakan, green building, smart building, mengurangi kegiatan di hotel tidak jalan, mengurangi biaya konsumsi belum jalan, dan lain-lain,” kata Agus.