![]() |
Penyelenggaraan Local Government Transport Officer
Forum (LGTOF) ke 2 yang bertemakan “Transport Innovation Development :
People Oriented” di Hotel Santika, BSD City.
|
TANGERANG-Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Perhubungan Kota
Tangsel, sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Local Government
Transport Officer Forum (LGTOF) ke-2 yang bertema “Transport Innovation
Development: People Oriented” . Kegiatan ini diselenggarakan sejak
tanggal 21-24 November kemarin di Hotel Santika, BSD City, Tangerang
Selatan.
Even ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas
pemerintah daerah dan memberikan solusi praktis dibidang transportasi
untuk mewujudkan Suistainable Development Goals (SGDs) dan New Urban
agenda (NUA) dimasa mendatang.
Penyelenggaraan even LGTOF ke-2 ini sendiri merupakan bagian dari
kegiatan yang dipelopori oleh United Cities and Local Governments
Asia-Pacific (UCLG-ASPAC) , atau asosiasi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kota se-Asia Pasific, dimana Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia (Apeksi) yang diketuai Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany
tercatat sebagai member di UCLG Aspac tersebut.
Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany yang hadir menutup kegiatan
tersebut pada Jumat (23/11/2018) kemarin mengatakan, hasil pertemuan
selama hampir 3 hari tersebut akan menjadi catatan bagi Pemkot Tangsel
untuk melaksanakan rekomendasi dari kegiatan yang dihadiri praktisi
transportasi, perwakilan pemerintah berbagai daerah serta pembicara dari
luar negeri tersebut.
“Saya sangat mendukung kegiatan ini. Ini jadi catatan bagi kami
pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi pertemuan ini,” ucap
Airin di Hotel Santika BSD, Sabtu (23/11/2018).
Airin menyebut, pengelolaan transportasi menjadi salah satu hal
penting yang menjadi prioritas setiap pemerintahan suatu wilayah.
Bagaimana pun juga, pengelolaan transportasi yang baik bukan hanya
selalu menambah atau memperlebar jalan raya. Tetapi adalah dengan
menyediakan sarana dan prasarana transportasi massal yang bisa dijangkau
semua lapisan masyarakat, serta memberi akses kemudahan untuk
masyarakatnya berpindah-pindah tempat tanpa mengalami kendala kemacetan.
“Bagaimana memenej yang baik untuk transportasi. Transportasi secara
bisnis harus disubsidi. Di negara manapun, penting dilakukan bagaimana
membuat transportasi massal,” jelas Airin.
Sementara itu, Senior Advisor UCLG Aspac Marcel Pandin yang didaulat
menyampaikan hasil rekomendasi pertemuan tersebut menyampaikan, penting
bagi setiap pengambil kebijakan untuk dapat mengembangkan kapasitasnya
dalam rangka penyusunan strategi urban mobilty plan .
“Rekomendasinya diantaranya agar (pengambil kebijakan) dapat
mengembangkan kapasitas untuk penyusunan urban mobility plan dan
mendorong kordinasi lebih baik antar wilayah,” ucap Marcel.
Untuk wilayah Tangerang Selatan sendiri, forum tersebut pun menurut
Marcel memberikan beberapa rekomendasi khusus bagi Pemerintah Kota
Tangsel dalam bidang transportasi, diantaranya mencakup hal
administrasi, pengadaan sarana trasnportasi hingga edukasi ke
masyarakat.
“Rekomendasi khusus Tangsel, agar dilakukan penyusunan Peraturan Wali
Kota Standar Minimum BRT (Bus Rapid Transit), melakukan pengadaan unit
Bus (transportasi umum) lebih banyak, melakukan kajian kelembagaan yang
lebih pas diterapkan di Tangsel untuk pengelolaan transportasi, apakah
melalui BLU, UPTD, BUMD atau pun skema lainnya dan mengkomunikasikan ke
publik terkait rencana transportasi yang akan diterapkan,” jelas Marcel.
Beberapa poin hasil pertemuan LGTOF 2nd yang disepakati diantaranya :
1. Mendorong Pemerintah Nasional untuk menuntaskan penyusunan
National Urban Mobility Transport Policy, Strategy and Guidelines
(NUMTPSG).
2.Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan urban mobility yang sesuai NUMTPSG.
3.Tiga faktor yang perlu mendapatkan perhatian stakeholder urban
mobility adalah (i) desain kelembagaan yang melayani lebih dari
batas-batas administrasi, (ii) peningkatan kapasitas untuk berpikir
strategis, teknis dan bisnis; (iii) mengembangkan inovasi di bidang
pembiayaan dan pendanaan.
4.Tiga area untuk melakukan reformasi yang komprehensif di bidang
system transport publik : (i) institusional reform; (ii) operator reform
; (iii) system reform. Dilengkapi dengan pengelolaan dalam travel
demand management serta traffic management.
5.Pelibatan sektor swasta yang sesuai dan relevan, namun tetap mengedepankan skema investasi yang inklusif.
6.Perlunya dukungan dan komitmen politik para local politician dan local champion.
7.Mengadopsi prinsip mobility for social justice dalam penyusunan urban mobility plan.
0 comments:
Post a Comment