Defisit APBN 2018 di Bawah Target

BADUNG – Direktur Jen­deral Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memasti­kan realisasi defisit anggaran pada akhir 2018 bisa mencapai dua persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari target 2,19 persen

. Proyeksi pencapaian ini didu­kung oleh pendapatan dari sektor pajak yang bisa mende­kati target serta belanja yang lebih optimal dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya.

“Ini merupakan kombinasi dari indikasi pendapatan yang bisa total mencapai target dan penyerapan belanja yang lebih optimal dari 2017,” katanya di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12).

Meskipun proyeksi defisit anggaran ini lebih rendah dari target, ia memastikan pemba­ngunan yang dilakukan hingga akhir tahun tetap berkualitas dan ekspansif sesuai rencana.

Pemerintah, kata Askolani, juga terus mengupayakan re­alisasi defisit anggaran di ta­hun-tahun mendatang sema­kin mengecil seiring dengan pengelolaan APBN yang sema­kin sehat.

Hal tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan dari sektor pajak maupun pene­rimaan negara bukan pajak yang disertai oleh belanja pro­duktif hingga ke tingkat desa.

Melalui upaya optimalisasi tersebut, dia menyakini peme­rintah secara perlahan-lahan tidak lagi bergantung pada pembiayaan yang berasal dari utang.

“Kita memang arahnya se­makin mengecil, dengan arah­nya mengecil, neraca kese­imbangan primer juga semakin mengecil,” ujar Askolani.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit anggaran hingga akhir Oktober 2018 mencapai 237 triliun rupiah atau 1,6 persen terhadap PDB.

Askolani memperkirakan terdapat pengurangan sebesar 70-80 triliun rupiah pada akhir tahun dari target defisit ang­garan yang ditetapkan dalam APBN sebesar 325,9 triliun ru­piah atau 2,19 persen terhadap PDB.

Strategi Penerimaan

Askolani menambahkan upaya pengurangan realisasi defisit anggaran membutuh­kan strategi penerimaan per­pajakan yang kuat.

Menurut­nya, penerimaan perpajakan yang sebanyak 80 persen me­rupakan sumber pendapatan dalam APBN perlu diperkuat guna mendukung pembiaya­an untuk menutup defisit ang­garan.

Dengan penerimaan per­pajakan yang baik, pemerin­tah tidak lagi bergantung pada pembiayaan utang dan mampu menjaga kualitas defisit ang­garan.