Ekspor Dibayangi Ketidakpastian Global

JAKARTA - Indonesia perlu memanfaatkan dan mengantisipasi risiko ketidakpastian global yang ditimbulkan oleh kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok untuk menangguhkan pengenaan tarif baru dalam 90 hari di tengah peningkatan eskalasi perang dagang.

Ketidakpastian global tersebut diperkirakan mengancam kinerja ekspor Indonesia sehingga perlu diantisipasi, antara lain dengan melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Ekonom Indef, Achmad Heri Firdaus, mengatakan “gencatan senjata” perang dagang tersebut bersifat temporer, yakni 90 hari.

Oleh karena itu, Indonesia harus tetap mengantisipasi ketidakpastian itu. “Dalam satu bulan ke depan, perlu dilihat lagi realisasi dari kesepakatan terbaru antara Tiongkok dan AS tersebut. Apakah benar direduksi tarifnya, kalau nggak dikurangi artinya masih menimbulkan ketidakpastian,” kata dia, di Jakarta, Senin (3/12).

Untuk itu, Heri pun menyarankan agar negara berkembang mitra dagang Tiongkok dan AS berkonsolidasi secara bilateral. Artinya, Indonesia juga harus memanfaatkan momentum ini untuk melakukan diversifikasi pasar. “Kita harus memetakan produk apa yang bisa diekspor selama perang dagang, misalnya kelapa sawit.

Tiongkok menunda pembelian minyak nabati dari Amerika. Nah, ketika Tiongkok butuh dan tidak mau beli dari AS, mereka bisa beli ke Indonesia, yaitu minyak sawit untuk pengembangan biodiesel di sana,” jelas dia. Menurut Heri, tujuan akhir dari antisipasi perkembangan global ini adalah memperbaiki defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/ CAD) Indonesia.

“Salah satu cara untuk memperbaiki CAD yang sustaine adalah dengan meningkatkan ekspor. Kalau kita terbatas pasarnya dan barangnya itu-itu aja, apa yang mau dieskpor? Dan, mau di ekspor ke mana?” tukas dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan Indonesia harus menyiapkan negosiator yang unggul disertai materi dan posisi yang jelas untuk menghadapi era perang dagang bilateral dan melemahnya mekanisme solusi multilateral yang makin kompleks.

Dalam laman media sosial resmi, Sri Mulyani menjelaskan persiapan patut dilakukan karena pemulihan ekonomi yang masih belum merata. Terlebih, kebijakan ekonomi antara negara yang makin tidak sinkron diperparah oleh kebijakan konfrontasi perdagangan. “Perang dagang telah melahirkan keinginan G20 untuk melakukan reformasi multilateral dalam World Trade Organization (WTO),” ujar dia, seperti dikutip Antara, Minggu (2/12).

Impor Otomotif

Seperti dikabarkan, pertemuan Presiden AS, Donald Trump, dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, pada forum G20 di Buenos Aires, Argentina, Sabtu (1/12), menghasilkan keputusan penundaan kenaikan tarif pada produk ekspor Tiongkok senilai 200 miliar dollar AS yang sebelumnya dijadwalkan pada 1 Januari 2019.

“Gencatan senjata” yang ditandai dengan penundaan kenaikan tarif impor AS dari 10 persen menjadi 25 persen itu akan diberlakukan selama 90 hari. Presiden Trump mengungkapkan Tiongkok telah setuju untuk memotong tarif impor mobil buatan AS. Kebijakan ini dinilai berdampak positif bagi produsen mobil Tesla Inc dan BMW yang memproduksi mobil di Negara Paman Sam untuk diekspor ke Tiongkok.

Seperti dikutip dari laman South China Morning Post, Senin, Trump mengatakan di Twitter bahwa Tiongkok sepakat mengurangi dan menghapus tarif atas mobil dari AS yang masuk ke Negeri Tirai Bambu itu. Saat ini, tarifnya mencapai 40 persen.

Kesepakatan itu dinilai akan mendorong produsen mobil AS yang sempat terpukul keras ketika Tiongkok meningkatkan pungutan atas mobil buatan AS pada Juli sebagai bagian dari paket tarif balasan perang dagang. Tiongkok, pasar mobil terbesar di dunia, menaikkan tarif impor otomotif AS menjadi 40 persen dan memaksa banyak produsen mobil menaikkan harga.

Ini berdampak besar pada ekspor kendaraan penumpang AS yang dikirim ke Tiongkok tahun lalu. Kenaikan tarif impor tersebut membuat mobil buatan AS seperti Lincoln Tesla dan Ford Motor Co mengalami kerugian besar.

Menurut Asosiasi Kendaraan Penumpang Tiongkok, sekitar 13,5 miliar dollar AS dari total 51 miliar dollar AS nilai impor kendaraan Tiongkok pada 2017, dari Amerika Utara. Impor itu termasuk kendaraan Eropa yang dibuat di AS seperti BMW. Volume kendaraan yang diimpor Tiongkok dari AS tahun lalu itu mencapai 280.200 unit.