Pemilu 2019 Usai, Giliran Parpol akan Berebut Kursi Pimpinan MPR

 

Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar MPR RI Firman Soebagyo, , Anggota Fraksi PKS MPR RI, Jazuli Juwaeni

JAKARTA –  Pemilu serentak 2019 sudah selesai, namun dinamika politik, khususnya di parlemen, masih akan berlanjut hingga Oktober 2019. Terutama, yang akan seru terkait dengan pemilihan pimpinan MPR RI, yang akan dilakukan secara musyawarah atau sistem paket.

“Kalau pimpinan DPR RI akan dilakukan berdasarkan suara pemenang pemilu dan wakil-wakilnya oleh suara terbanyak selanjutnya. Tapi, pimpinan MPR RI akan menjadi strategis, sehingga akan diperebutkan banyak fraksi di MPR,” tegas anggota MPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo di Kompleks MPR RI Jakarta, Senin (17/6/2019).

Hal itu disampaikan dalam dialog 4 Pilar MPR RI ‘Konsolidasi Parpol di Parlemen Pasca Pilpres’ bersama anggota MPR RI FPKS Jazuli Juwaini, dan peneliti utama LIPI Siti Zuhro.

Namun, Firman berharap pemilihan pimpinan MPR RI tersebut jangan sampai terjadi konflik politik seperti 2009 (koalisi kerakyatan dan kebangsaan) dan 2014 (koalisi Indonesia hebat dan koalisi merah putih). Sehingga selama setengah tahun DPR/MPR tidak bekerja.

Mengapa strategis? Menurut Firman, MPR RI menjadi posisi penentu jika presiden atau wapres berhalangan tetap, maka MPR RI yang akan menentukan dan memilih penggatinya.

“Itulah yang menjadikan posisi pimpinan MPR RI itu strategis dan dua kubu sama-sama mempunyai kepentingan. Dimana setiap fraksi di MPR RI akan mengusulkan kader terbaiknya sebagai capres dan atau cawapres pengganti,” ujarnya.

PKS kata Jazuli, berharap ada power sharing dan musyawarah mufakat. Hanya saja jangan sampai power sharing itu pragmatis, money politics, dan menghilangkan check and balancing. “Jangan sampai mengganggu kinerja MPR/DPR RI agar lembaga ini tidak terus-menerus citranya buruk di mata rakyat,” jelasnya.

Siti Zuhro berharap yang sama jika semua parpol pasca pemilu ini mereformasi dirinya dan tetap ada check and balancing di parlemen dan merumuskan fungsi dan tugas MPR/DPR RI yang baik,” ungkapnya.