Anggaran Pendidikan Belum Efektif

 

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas

JAKARTA – Alokasi Ang­garan Pendapatan dan Belan­ja Negara (APBN) sebesar 20 persen pada sektor pendidikan yang telah berjalan selama ku­rang lebih 10 tahun dinilai be­lum maksimal dan efektif un­tuk dapat mengangkat kinerja dari sektor pendidikan.

“Anggaran APBN untuk pendidikan sebesar 492,5 tri­liun rupiah itu belum mampu mengangkat Indonesia ber­ada pada deretan atas yang diisi oleh negara-negara yang mempunyai kualitas pendi­dikan yang baik,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas, Bambang Brodjone­goro, pada saat acara seminar nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).

Menurut Bambang, hal ter­sebut terjadi karena selama ini pemerintah masih menjadikan belanja pendidikan berdasar­kan kuantitas sebagai prioritas, sedangkan untuk kualitasnya masih belum diperhatikan.

“Negara kita belum mampu untuk mengarahkan belanja pendidikan yang tidak hanya berdasarkan kuantitas angka partisipasi kasar karena sebe­narnya sudah harus mengarah ke kualitas,” ujarnya.

Menurut Bambang, jika ingin mendapat hasil yang baik maka orientasi belanja harus seimbang antara kuantitas dan kualitas. “Kita masih transisi dan belum arah ke kualitas. Se­benarnya kalau angka partisi­pasi kasar sudah dirasa cukup baik, sudah saatnya belanja pendidikan diarahkan kepada kualitas,” ujarnya.

Belanja pendidikan yang mengarah pada kualitas, kata dia, antara lain seperti per­baikan kurikulum, proses bela­jar, kualitas guru, dan berbagai hal lainnya yang bisa berdam­pak langsung pada pening­katan sumber daya manusia khususnya untuk para siswa.

“Jadi intinya, arahannya agar belanjanya tidak hanya terpaku kepada sarana fisik, namun juga sarana nonfisik terutama yang bisa secara langsung meningkatkan kuali­tas dari siswanya,” katanya.

Selain itu, salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada perbaikan kualitas pendidik­an adalah setiap daerah harus memenuhi 20 persen anggaran APBD sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial yang kon­tras dalam dunia pendidikan. “Intinya pertama memenuhi 20 persen di level semua dae­rah, provinsi, kabupaten, dan kota,” katanya.

Ia menambahkan, hal ter­sebut juga berlaku untuk pro­gram pemerintah terkait pem­bangunan SDM melalui vokasi atau pendidikan keterampilan yang berfokus pada keahlian teknis dan bertujuan untuk memperkaya kompetensi ang­katan kerja.

“Belanja pendidikan ke de­pan untuk vokasi ditingkatkan, tapi jangan sekadar menambah gedung atau peralatan, me­lainkan juga menyentuh kuri­kulum jadi bisa mengurangi miss match antara pendidikan dan dunia kerja,” katanya.

Peringkat Rendah

Sementara itu, Direktur Ke­uangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boedi­astoeti Ontowirjo, mengatakan sepanjang 2013 sampai 2017 belanja pada bidang jasa pen­didikan memiliki elastisitas se­besar 0,39 persen, atau terting­gi keempat setelah konstruksi, jasa keuangan, dan adminis­trasi pemerintahan.

Namun, hal tersebut belum mampu mendongkrak sektor pendidikan. Ini terbukti de­ngan peringkat pendidikan Indonesia yang dihitung dari The Programme for Internatio­nal Student Assessment (PISA) hanya berada di level 63 dari 71 negara pada 2015.

Sebelumnya, Menteri Ke­uangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan akan mengeva­luasi anggaran pendidikan. Alasannya, alokasi anggaran yang “jumbo”, namun belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sementara dalam rapat Ra­pat Kerja dengan Komisi X DPR beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, justru me­minta adanya penambahan anggaran pendidikan untuk ta­hun anggaran 2020.

Kemendikbud menyampai­kan penambahan anggaran sebesar 12,22 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2020. Adapun pagu indikatif rencana APBN tahun anggaran (RAPBN TA) 2020 sebesar 34,534 triliun rupiah.