Presiden: Penggunaan Biodiesel Mampu Kurangi Impor

SEBELUM RATAS I Presiden Joko Widodo bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, Seskab Pramono Anung, dan Menteri LHK Siti Nurbaya sebelum memimpin rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8).

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat pelaksanaan mandatori biodiesel, terutama biodiesel 20 persen atau B20. Sebab, percepatan kewajiban mencampur solar dengan mi­nyak kelapa sawit sebesar 20 persen tersebut mampu me­ngurangi beban pemerintah terkait impor minyak.

Hal itu disampaikan Presi­den Jokowi saat memberikan pengarahan rapat terbatas (ra­tas) soal Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8).

“Ini saya kira rapat yang ke­tiga yang berbicara masalah per­cepatan pelaksanaan mandatori untuk biodiesel. Kita ingin lebih cepat dan mulai dari B20 ini ingin mengurangi ketergantun­gan kepada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” kata Presiden Jokowi.

Kalkulasinya, jika ke depan sudah konsisten menerapkan B20, akan menghemat kurang lebih 5,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. “Ini angka yang gedhe banget (be­sar sekali). Dan, yang tidak kalah penting penerapan B20 akan menciptakan permintaan domestik akan CPO (crude pam oil/minyak sawit mentah) sangat besar dan kita harapkan akan menimbulkan multiplier effect terhadap petani, peke­bun, dan pekerja yang ada di kelapa sawit,” ucap Presiden.

Karena itu, Presiden ingin hal ini benar-benar bisa direalisasi­kan oleh jajarannya. “Saya juga ingin agar B20 nanti pada Janu­ari 2020 itu sudah pindah ke B30, dan di akhir 2020 sudah melon­cat lagi ke B50,” jelas Presiden.

Presiden menambahkan bahwa tekanan-tekanan yang dapat mengganggu kelapa sa­wit dari dalam negeri juga perlu diantisipasi. Sehingga, kita be­nar-benar memiliki sebuah bar­gaining position yang baik. “Baik terhadap Uni Eropa maupun ne­gara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining po­sition kita lemah,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Pre­siden ikut menyinggung bahwa CPO juga dapat dibuat avtur atau bahan bakar perawat. Ter­kait hal itu, Presiden ingin jaja­rannya menekuni hal tersebut.

“Saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lagi lebih dalam, sehingga kalau itu bisa, perta­ma, mengurangi impor avtur kita, sehingga defisit neraca perdagangan dan defisit nera­ca transaksi berjalan kita akan semakin baik,” kata Presiden.

Cek Langsung

Presiden pun mengungkapkan dirinya akan mengcek langsung penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30.

“Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau Pricewaterhousecoopers, atau lembaga yang lain untuk me­mastikan bahwa ini betul-betul berjalan. Dan kita harus sadar semuanya bahwa kita pada kondisi CPO kita tertekan oleh permintaan dunia,” tegasnya.

Hal itu dilakukan agar semua­nya memiliki komitmen dan ke­inginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi pro­blem. “Saya juga minta laporan nanti dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO me­lalui co-processing untuk mem­produksi, green diesel, green gasoline di kilang-kilang minyak milik Pertamina,” tuturnya.