Bankeu Pemprov Terserap 60 Persen

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang telah menyerap anggaran bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebesar 60 persen dari total nilai Rp 60 miliar tahun ini. Penyerapan tersebut sesuai dengan realisasi anggaran kegiatan yang telah dilakukan pemkab.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, mekanisme bantuan keuangan dari Provinsi Banten saat ini mengalami perubahan. Di mana penyalurannya berdasarkan capaian program kegiatan yang sudah dilaksanakan.

“Kalau dulu kan (bantuan bantuan gubernur) gelondongan dari awal, kalau sekarang provinsi itu sama dengan DAK (dana alokasi khusus), jadi progres kami berapa, dilaporkan, baru mereka mencairkan,” katanya saat ditemui seusai rapat paripurna dengan agenda rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin (12/8/2019).

Ia menuturkan, saat ini progres kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan provinsi tersebut, sudah mencapai 60 persen. Oleh karena itu, dia berharap, Pemprov Banten juga segera menyalurkan bankeu sesuai dengan capaian tersebut. “Harusnya dari provinsi juga bisa memberikan anggaran 60 persen dari total bantuan anggaran,” ujarnya.

Namun, dia menuturkan, akan terus menggenjot terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan program anggaran DAK dan bankeu. Hal tersebut, karena sangat disayangkan jika programnya tidak tercapai, maka bantuannya tidak akan bisa turun.

“Biasanya kalau provinsi itu mintanya di infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Berarti di PU (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), dan Kesehatan (Dinas Kesehatan),” ucapnya.

Sementara, untuk rancangan perubahan anggaran tahun 2019, dia menjelaskan, pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp 3,02 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 744,45 miliar, dana perimbangan Rp 1,61 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 670,81 miliar.

Estimasi perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 jika dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan mengalami kenaikan Rp 60,75 miliar atau naik sebesar 2,05 persen dari Rp 2,96 triliun menjadi 3,02 triliun. Rinciannya, PAD diestimasikan meningkat sebesar Rp 8,70 miliar dari Rp 735,74 miliar menjadi Rp 744,45 miliar atau naik 1,18 persen.

Dana perimbangan mengalami penurunan Rp 22,73 miliar dari Rp 1,63 triliun menjadi Rp 1,61 triliun atau menurun 1,39 persen. Pengurangan pada dana alokasi khusus semula Rp 424,93 miliar menjadi Rp 402,19 miliar. Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah diestimasi meningkat sebesar Rp 74,78 mliar dari Rp 596,02 miliar menjadi Rp 670,81 miliar atau naik 12,55 persen.

Sementara, anggaran belanja setelah perubahan menjadi Rp 3,34 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp 141,41 miliar dari Rp 3,20 miliar atau sekitar 4,41 persen, terdiri dari komposisi belanja tidak langsung Rp 1,675 triliun, belanja langsung Rp 1,670 triliun.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Iman Farid mengatakan, secara rinci bankeu tersebut, paling besar untuk Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) dan DPUPR.

“Bankeu ini akan ditransfer oleh provinsi berdasarkan tahap, kalau tidak salah tahapan itu yang pertama 20 persen, 30, 30 dan 20 persen,” tuturnya.