Elite Agar Teladani Tokoh Bangsa

 

BEDAH BUKU | Dari kiri: penulis buku Untuk Republik: Kisah-kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa, Faisal Basri, musisi Glenn Fredly, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, penulis buku Haris Munandar dan putri proklamator Moh Hatta, Halida Hatta foto bersama disela-sela bedah buku di Jakarta, Selasa (13/8). Buku karya Faisal Basri dan Haris Munandar tersebut menampilkan 23 tokoh yang menjadi teladan bangsa, seperti Wakil Presiden pertama Mohammad Hatta, tokoh kebangkitan nasional Haji Agus Salim dan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar

JAKARTA – Kehidupan pejabat publik dan politikus kerap kali diidentikan dengan kemewahan dan hedonisme. Tak ayal, gaya hidup seperti itu disebut- sebut sebagai salah satu faktor maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Atas dasar itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengatakan bahwa para pejabat harus mengikuti teladan para tokoh bangsa, di mana walaupun mereka seorang pejabat bahkan elite politik, namun tetap memiliki kesederhanaan dan bersahaja. Tokoh bangsa yang dimaksud seperti Muhammad Hatta, Agus Salim, dan tokoh-tokoh lainnya dalam buku ‘Untuk Republik: Kisahkisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa,’ karya Politisi dan Ekonom Faisal Basri.

“Menjadi kaya itu bukan satu yang haram, menjadi kaya bahkan dicita-citakan oleh para pejuang ini. Oleh karena itu kalau kita lihat tujuan itu adil sejahtera, tetapi mereka di dalam keterbatasan walaupun ada kesempatan, mereka tetap memilih nilai-nilai kejujuran dan integritas yang baik itu yang patut kita contoh,” ujarnya saat acara peluncuran buku ‘Untuk Republik,’ di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta, Selasa (13/8).

Laode menyebut, meski memiliki tantangan yang besar, namun pola hidup kesederhanaan serta kejujuran para tokoh bangsa tersebut pada zaman sekarang. Ia mencontohkan, seorang lulusan sarjana hukum yang menjadi hakim muda menerima gaji puluhan juta itu sangat cukup untuk hidup di Indonesia, beda halnya kalau hakim tersebut tidak merasa cukup atas penghasilannya.

“Tapi kenapa yang gajinya 40 juta, 100 juta menerima macam suap dan lain-lain. Karena dia lupa, dia bahasa kasarnya itu greedy (tamak), gak enak kalau di Indonesiakan,” sindirnya.

Contoh yang lain, lanjut Laode, adalah ketika dirinya hadir dalam undangan kawinan anak bupati. Ia menuturkan, dengan gaji hanya 10 juta rupiah, dirinya tidak memaksakan diri untuk memberikan amplop misal dua juta rupiah, sehingga hanya menyumbang semampunya saja.

“Gandhi (Pemimpin kemerdekaan India) pernah bilang gini: natural resources is enough for human being but is not enough for human greed, jadi sumber daya alam itu cukup untuk seluruh umat manusia tetapi tidak cukup untuk keserakahan manusia,” terangnya.

Gaya Hidup Pejabat

Kemudian, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan bahwa kesederhanaan sebagai sebuah kualitas kepemimpinan saat ini langka ditemui oleh elit politik. Menurutnya, faktor perkembangan zaman yang memiliki andil besar dalam gaya hidup pejabat saat ini.

“Sekarang tentu ada banyak perubahan, kemakmuran meningkat sehingga ukuran kesederhanaan menjadi meningkat. Mungkin sekarang yang penting mengartikan kesederhanaan itu apa. Di petikan lagu Indonesia raya tiga stanza, ada petikan ‘marilah kita Mendoa Indonesia Bahagia.’ Konsep bahagia ini penting sekali, karena tujuannya kita ini bernegara membentuk bangsa menjalankan hidup,” tuturnya.

Atas dasar itu, Hilmar menyebutkan bahwa di dalam prosesnya untuk mencapai kebahagiaan itu adalah menjalankan pola hidup yang sederhana. Selain itu, ia menyampaikan cara lain untuk mengikis perilaku tamak dan boros dari para pejabat, yaitu membentuk arus baru dengan meneladani kepemimpinan dan keteladanan para tokoh pendiri bangsa.

“Contoh sederhana, misalnya soal gaji dan honor, yang namanya pegawai negeri itu setiap kegiatan ada honornya, sebagian besar orang menolak. Ini soal kebiasaan-kebiasaan sehingga harus membentuk arus baru termasuk mengelola negara,” pungkasnya.