Randis Pimpinan DPRD Kota Serang Diusulkan Rp 3,2 M

SERANG, (KB).- Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang periode 2019-2024 akan mendapatkan kendaraan dinas (Randis) baru. Randis berupa mobil itu diperuntukkan Ketua DPRD dan tiga wakil ketua DPRD. Untuk pembelian empat mobil dinas pimpinan dewan tersebut telah diusulkan senilai Rp 3,2 miliar.

Sekretaris DPRD Kota Serang Moch Ma’mun Chudori mengatakan, pengajuan untuk pengadaan randis baru untuk empat pimpinan DPRD baru sudah diusulkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019. “Tapi ini masih belum ‘clear’, usulan sih sudah disampaikan,” kata Ma’mun, Rabu (14/8/2019).

Ia menuturkan, pengadaan randis baru untuk pimpinan dewan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sarana dan Prasarana Kerja. Sementara itu, untuk randis yang digunakan unsur pimpinan dewan sebelumnya akan diserahkan kembali ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. “Mau dipakai Sekwan tidak boleh, makanya kita kembalikan ke Pemkot. Entah di Pemkot mau dipakai siapa, saya tidak tahu,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengakui sudah menerima pengajuan anggaran untuk randis baru dewan senilai Rp 3,2 miliar. “Sudah dianggarkan dan masih proses, untuk kebijakannya semuanya ada di Sekwan DPRD, kita hanya menerima laporan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan, dengan terpilihnya pimpinan baru, maka randis pun sudah pasti baru. Sementara untuk randis sebelumnya akan dikembalikan ke BPKAD untuk dilakukan proses lelang.

“Mobil pasti akan baru, karena sudah aturannya begitu. Biasanya mobil yang lama akan ditarik oleh Aset Pemkot Serang, lalu akan dilelang. Kenapa ganti karena mobil dinas kan setiap hari dipakai jadi harus ganti,” kata Budi saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, pengadaan randis itu agar mempermudah kinerja dewan. Untuk jenisnya sendiri, tidak diatur tetapi tidak boleh melebihi 2.500 cc. Tetapi, khusus untuk ketua dewan akan berbeda dengan pimpinan lainnya. “Mobil pimpinan dewan yang berbeda cuma ketua, aturan payung hukum tidak boleh 2500 cc,” ujarnya.

Diketahui, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan ketua DPRD bisa berupa sedan dan minibus dengan kapasitas maksimal 2.500 cc sedangkan untuk Wakil DPRD bisa berupa sedan dan minibus dengan kapasitas maksimal 2.200 cc.

Sementara itu, partai yang berpotensi mendapatkam kursi pimpinan untuk masa jabatan 2019-2024 adalah Partai Gerindra, Golkar, Nasdem dan PKS.