JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito
Karnavian menilai operasi tangkap tangan (OTT) aparat penegak hukum
terhadap kepala daerah bukan prestasi yang hebat. Pasalnya, biaya
politik yang tinggi mendorong kepala daerah untuk melakukan korupsi.
"Bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat. Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal, sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi," ujar Tito Karnavian dalam rapat dengan Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Dia mengaku sangat bersyukur jika ada kepala daerah yang tidak melakukan korupsi. "Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi," tandas mantan Kapolri ini.Dirinya berpendapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung memiliki dampak positif maupun negatif. "Sehingga usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," terangnya.
Sebab, menurut dia, evaluasi bukan barang haram. "Setiap kebijakan atau kebijakan publik yang menyangkut kepentingan nusa bangsa ini. Ini perlu dievaluasi, evaluasi ini dilakukan kalau harus dengan kajian akademik, tidak bisa dengan empirik, berdasarkan pengalaman saja," katanya.
"Bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat. Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal, sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi," ujar Tito Karnavian dalam rapat dengan Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Dia mengaku sangat bersyukur jika ada kepala daerah yang tidak melakukan korupsi. "Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi," tandas mantan Kapolri ini.Dirinya berpendapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung memiliki dampak positif maupun negatif. "Sehingga usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," terangnya.
Sebab, menurut dia, evaluasi bukan barang haram. "Setiap kebijakan atau kebijakan publik yang menyangkut kepentingan nusa bangsa ini. Ini perlu dievaluasi, evaluasi ini dilakukan kalau harus dengan kajian akademik, tidak bisa dengan empirik, berdasarkan pengalaman saja," katanya.
0 comments:
Post a Comment