JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
membeberkan rencana strategis yang akan dilaksanakan kementerian yang
dipimpinnya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Di penghujung rapat,
Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia meminta Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) agar segera menyelesaikan beberapa Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP).
“Pertama, Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk segera
menyelesaikan RPP penataan daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah
atau Desartada,” kata Ahmad Doli, di Gedung DPR, Kamis (28/11).
Menurutnya, dua RPP itu penting untuk segera dirampungkan karena
merupakan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Hal lain yang disorot Komisi II adalah soal permasalahan terkait
Personil Pendanaan Prasarana dan Dokumen (PD3D) segmen batas daerah. Ia
minta, permasalahan itu jadi perhatian Kemendagri. Ia juga meminta,
Mendagri segera menyelesaikan persoalan pengalihan aset di daerah otonom
hasil pemekaran periode 1999-2014 yang hingga kini belum selesai.
Ahmad Doli juga mengungkapkan, bahwa Komisi II dan Kemendagri sepakat
untuk segera melakukan revisi terhadap seluruh UU yang terkait dengan
sistem politik Indonesia. Khususnya regulasi yang menyangkut soal
kepemiluan, baik itu pemilihan presiden, pemilu legislatif dan pemilihan
kepala daerah. Ditargetkan, revisi paket UU Kepemiluan ini bisa rampung
awal tahun 2021.
“Komisi II DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Kemendagri terkait
upaya peningkatan kapasitas partai politik melalui pemberian bantuan
keuangan parpol dan meminta kepada Kemendagri agar segera merealisasikan
penyaluran keuangan bantuan parpol kepada 9 parpol sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara terkait dengan permasalahan tapal batas negara yang
merupakan domain dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kata
Doli, pihaknya mendukung badan tersebut untuk melanjutkan pembangunan 11
Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Diharapkan, 11 PLBN ini bisa menjadi
pusat kegiatan ekonomi. Sehingga bisa mendorong peningkatan pertumbuhan
ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
“Kami juga meminta kepada BNPP agar dalam pelaksanaan program dan
kegiatan dalam rangka pengelolaan batas negara benar-benar ditujukan
untuk menjaga integritas wilayah negara sekaligus mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Renstra Kemendagri
Sementara itu, dalam paparannya di rapat kerja dengan Komisi II,
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, bahwa ada 10 Rencana Strategis atau
Renstra yang akan dilaksanakan kementeriannya dalam lima tahun kedepan.
Renstra kementerian sendiri tetap berpedoman pada lima program prioritas
nasional yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi visi-misi Presiden ada lima, kita tambahkan lima lagi output
khas Kemendagri. Jadi satu sampai lima persis dengan Bapak Presiden,
tapi akan kita terjemahkan oleh setiap komponen,” kata Tito.
Lima output khas Kemendagri lanjut Tito antara lain terkait dengan
pembinaan stabilitas politik dalam negeri. Menurutnya ini sangat
penting, karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa ada situasi
yang aman. Salah satu kontributornya adalah stabilitas politik di dalam
negeri. Output lainnya adalah tentang pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Output ini sesuai dengan
konsep membangun dari pinggiran.
“Membangun daerah dari bukan hanya perkotaan tapi untuk pemerataan
dan juga membangun di daerah terpencil, perbatasan. Output lainnya
memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik,”
katanya.
0 comments:
Post a Comment