 |
| Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas. (ist) |
JAKARTA – Presiden Jokowi mendorong pengembangan
dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang
di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai puluhan juta pelaku usaha.
Itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas
tentang program pemberdayaan UMKM untuk tahun 2020 mendatang, di
Jakarta, Senin (9/12/2019)
Presiden juga menuntut komitmen jajarannya terhadap dukungan bagi
para pelaku UMKM dan produk-produk lokal. Ia meminta jajarannya untuk
banyak melibatkan pelaku UMKM dalam mengisi rantai pasok di sejumah
sektor seperti konstruksi, otomotif, hingga telekomunikasi.
Menurutnya, produk-produk UMKM yang sebenarnya memiliki potensi yang
besar untuk dikembangkan lebih jauh harus diberikan ruang yang lebih
besar di sentra-sentra ekonomi di Tanah Air.
“Produk-produk UMKM juga diberikan ruang untuk masuk dan disiapkan ke
lima destinasi wisata baru. Disiapkan terlebih dahulu mulai dari
sekarang sehingga saat barang (destinasi wisata) itu jadi mereka sudah
bisa masuk. UMKM juga harus mengisi sentra-sentra ekonomi di kawasan
infrastruktur yang baru yang telah dibangun,” ujar Jokowi.
Presiden kembali menyinggung soal area beristirahat di sekitar
jalan-jalan tol yang juga harus dapat dijadikan sebagai etalase
produk-produk lokal dan unggulan daerah setempat.
Dia tak ingin produk-produk lokal kita justru kalah bersaing dengan
produk dari luar negeri oleh karena ketiadaan fasilitas dan ruang yang
diberikan untuk mereka berkembang.
“Karena yang lalu-lalu kita lihat rest area itu pasti isinya kalau
kopi (merek) ya kopi itu, kalau ayam ya ayam itu. Enggak usah saya
sebutkan, saya kira Bapak dan Ibu tahu semua. Ini mulai harus digeser
dengan produk-produk lokal. Ayam lokal (gerai makanan) banyak sekarang,
kopi lokal yang bagus juga banyak sekarang ini,” lata Presiden.
Presiden menegaskan harus menjadi komitmen kita bersama. “Kalau
bangun rest area, nanti jalan tol dari Lampung ke Aceh itu ada berapa
rest area? Pasang dong brand-brand (merk) lokal kita,” imbuhnya.
Sementara dari sisi anggaran dan program untuk pemberdayaan UMKM,
Presiden memandang bahwa program-program tersebut masih dirasakan kurang
maksimal untuk dapat menyentuh puluhan juta pelaku UMKM di Tanah Air.
Satu hal yang paling mendasar seperti disinggung oleh Presiden ialah
bahwa program-program tersebut tersebar di kurang lebih 18 kementerian
dan lembaga. Akibatnya, sasaran program menjadi tidak fokus dan sulit
menyasar para pelaku UMKM dengan baik.
0 comments:
Post a Comment