Kades di Banten Diminta Contek Desa Gamcheon Korea Selatan

SERANG KOTA- Presiden Jokowi berharap para Kepala Desa (Kades) di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk meningkatkan percepatan pembangunan perekonomian desa, salah satunya pemberdayaan desa wisata.

Dengan bantuan DD itu, para Kades diharapkan mampu mengembangkan desanya seperti Desa Gamcheon di Kota Busan, Korea Selatan. Desa kumuh yang terletak di lereng gunung yang cukup curam itu mampu disulap menjadi desa wisata setelah dipercantik dan di tata rapih.

Desa Instagramable itu menjadi salah satu atraksi wisata di Busan. Karena lokasinya yang curam, desa itu kemudian disebut ‘Machu Pucchu-nya Busan’. Terletak di Distrik Saha, rumah-rumah di desa ini kemas menjadi warna-warni, dindingnya dengan beragam karya seni seperti mural. Jika dilihat dari ketinggian, rumah-rumah di desa ini terlihat bertumpuk dengan perpaduan warna yang menarik.

“Pak Jokowi menginginkan para Kades bisa menyulap desanya menjadi seperti itu. Tidak membutuhkan dana besar, yang penting kreasi dan inovasi dari aparatnya ada dan mau untuk mengembangkan,” ujar Deputi II Kemendagri Boytenjuri saat memberikan arahan pada Rakor Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa, Selasa (18/2/2020).

Boy menambahkan, DD ini harus segera digulirkan agar segera bisa direalisasikan, terutama untuk sektor padat karya yang mempekerjakan masyarakat setempat, seperti pertanian, peternakan dan pembangunan jalan desa.

“Para aparat desa diharapkan merembukan terlebih dahulu sektor padat karya apa yang akan dioptimalkan, sehingga tidak ada konflik ke depannya,” katanya.

Selain itu, lanjut Boy, pengawasan juga akan dilakukan secara intensif yang melibatkan unsur Pemda dan Pemprov selaku kepanjangtanganan pemerintah pusat di daerah. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus penangkapan terkait penyalahgunaan DD di daerah yang banyak ditemukan.

Apalagi tahun ini DD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. “Tiap tahun DD ini mengalami kenaikan,” ujarnya.

Pada tahun 2016, pemerintah pusat mengalokasikan DD sebesar Rp46,98 triliun, pada 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp60 triliun, pada 2019 sebesar Rp70 triliun dan pada 2020 ini pemerintah pusat mengucurkan sebesar Rp72 triliun.

“Dana ini akan dicairkan paling lambat bulan Juni yang dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Setiap desa mendapatkan DD bervariatif, tergantung luas desa, letak geografis dan jumlah penduduknya,” kata Boy.

Dana sebesar ini harus bisa dimanfaatkan dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi masyarakat di tengah goncangan ekonomi global yang tidak menentu. Jika DD ini dialokasikan dengan maksimal, maka bisa dipastikan perekonomian Indonesia akan tetap stabil ditengah isu global.

“Pak presiden menitipkan agar penggunaan DD ini dimaksimalkan dan jangan sekali-kali bermain. Karena sudah banyak contohnya Kades yang kini terjerat kasus hukum karena menyalahgunakan DD,” ujarnya.