Pilkada Serentak Mesin Partai Kurang Berjalan Baik

JAKARTA - Pola pikir para calon legislatif (Caleg) yang selalu mengeluhkan biaya politik tinggi dan politik uang pada setiap pemilihan diper­tanyakan. Hal ini disampai­kan karena akan ada pemi­lihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Mesin organisasi partai politik (Parpol) dinilai selama ini kurang berjalan baik.

“Terkait dengan penyeleng­garaan Pilkada serentak seka­rang saya merasa geregetan dengan pola pikir politisi yang mengeluhkan biaya politik yang tinggi dan money poli­tik,” kata peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Hurriyah, se­usai diskusi publik, di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Hurriyah, pemi­lih semakin pragmatis. Seha­rusnya diidentifikasi kenapa biaya politik tinggi, apakah itu artinya partai sebagai mesin politik dan kampanye tidak bekerja. Partai tidak beker­ja masyarakat jadi pragmatis mengingat banyak kandidat hanya menawarkan materi saja.

Kepercayaan masyarakat kepada politisi menurun. Un­tuk itu, pemetaan terhadap permasalahan dalam Pilkada semestinya disambut dengan solusi yang memperbaiki in­dividunya bukan menyalah­kan sistem Pemilu. Indonesia sudah memiliki pemilihan se­cara langsung, itu bagus. Me­mang betul kalau membicara­kan Pilkada serentak itu bagus tapi ada pro kontra.

“Belum lagi soal kewajiban KTP elektronik (e-KTP). Pemi­lihan dengan e-KTP ini mucul karena cara pandang politisi berbeda dengan logika mere­ka membuat aturan. Di mana mereka sepertinya tidak meli­hat bagaimana problem atau realitas yang ada. Akhirnya hak pilih terabaikan. Kita pu­nya pemilu tapi hanya men­jadi mekanisme kita memilih orang partai saja tapi tidak memperhatikan hak-hak pe­milih,” cetusnya.

Momentum Penting

Direktur Kode Inisiatif, Veri Junaidi mengatakan ada be­berapa momentum penting di tahun 2020 yang perlu dicer­mati. Pertama, akan dise­lenggarakan rangkaian terak­hir Pilkada serentak sebelum keserentakan secara nasional pada 2024. Kedua, konteks pengambilan kebijakan, pe­merintahan telah menyiap­kan sejumlah rancangan UU dalam program legislasi na­sional sepanjang lima tahun.

“Pemerintah sedang mem­prioritaskan penataan regu­lasi, khususnya dalam bidang ekonomi (33 RUU), sumber daya alam (27 RUU), kese­jahteraan sosial (11 RUU), penegakan hukum (5 RUU), dan paket politik (4 RUU). Tantangannya, praktik pe­nyelenggaraan pemilu (2019) berkembang sangat pesat bahkan meninggalkan peng­aturan dan praktik Pilkada,” kata Veri.