Ribuan Honorer Banten Khawatir Tidak Dapat THR

 

Wasekjen FPNPB, Taufik Hidayat.

SERANG – Ribuan honorer yang tergabung dalam Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) mengaku cemas tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Idul Fitri 2020 ini. Hal itu dikarenakan rencana Pemprov Banten yang akan kembali melakukan refocusing anggaran rahap III untuk percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.

Berdasarkan informasi, Sekda Banten, Al Muktabar telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 050/913-Bapp/2020 terkait penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah  berkaitan dengan penanganan Covid-19 tahap III di Provinsi Banten tahun anggaran 2020.

Wasekjen FPNPB, Taufik Hidayat mengaku adanya SE tersebut berdampak pada kekhawatiran pegawai honorer non kategori di lingkup Pemprov Banten.

“Kami khawatir akan berimbas adanya pemotongan THR atau honor rutin bulanan yang mereka terima. Isu-isu ini muncul di tengah merebaknya wabah corona sehingga menjadikan kami para THL (Tenaga Harian Lepas) levih was-was mengingat kami sulit mengakses informasi ini. Dikarenakan semua OPD memberlakukan status WFH (Work From Home),” kata Taufik saat dihubungi melalui telepon, Senin (27/4/2020).

Taufik menilai, kekhawatiran adanya pemotongan THR hal yang wajar bagi para pegawai honorer non kategori. Hal itu karena THL di Pemprov Banten hanya mengandalkan pendapatan dari Pemerintah Provinsi Banten saja.

“Total honorer non kategori di Pemprov Banten berjumlah 6.321 orang. Dan mereka hanya mengandal pendapatan dari pemprov saja. Info yang kami terima ini masih simpang siur, ada info pengurangan ini berlaku untuk gaji Desember dan tukin (tunjangan kinerja) PNS saja atau THR non PNS/THL,” jelasnya.

“Tapi mudah-mudahan untuk penanganan Covid-19  diambil dari honor bulan Desember. Dan sebagai gantinya nanti honor bulan Desember akan dialokasikan di anggaran perubahan rutin bulan Oktober. Jika itu terjadi maka  kami sedkit reda karena hak-hak kami sepenuhnya tidak hilang, dan pada kesempatan ini kami selaku honorer non kategori l di bulan Ramadan ini sungguh disayangkan jika bapak Gubernur Banten dan wakilnya merealisasikan rencana peniadaan THR bagi TKS,” sambungnya.

Meski begitu, pihaknya berharap Pemprov Banten mengurungkan niatan untuk memotong THR bagi pegawai non kategori. “Kami hanya bisa berharap dan berdoa agar rencana itu tidak terjadi,” ujarnya.