Birokrasi Lamban Hambat Penyaluran Stimulus

JAKARTA – Langkah tanggap pemerintah menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya dengan mengge­lontorkan stimulus dinilai cukup positif. Sayangnya, stimu­lus yang semula diharapkan bisa menekan penambahan kasus baru dan meminimalkan dampaknya terhadap per­ekonomian dalam implementasinya belum sesuai harapan.

Dengan jumlah alokasi anggaran yang mencapai 695,20 triliun rupiah, termasuk di dalamnya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang terealisasi masih sangat minim sehingga Presiden Joko Widodo menyorot kinerja jajaran kabinetnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemen­keu) hingga saat ini penyerapan anggaran penanganan Co­vid-19 sangat rendah. Pada sektor kesehatan sendiri, reali­sasinya baru mencapai 4,68 persen atau 4,06 triliun rupiah dari total anggaran sebesar 85,77 triliun rupiah.

Demikian juga untuk realisasi anggaran untuk jaring pengaman sosial yang tercatat sebesar 34,06 persen atau 69,35 triliun rupiah dari total anggaran yang ditetapkan sebesar 203,9 triliun rupiah. Sementara realisasi anggaran untuk pemerintah daerah (pemda) baru mencapai empat persen atau 3,89 triliun rupiah dari 97,11 triliun rupiah.

Sedangkan yang berkaitan dengan program PEN, re­alisasi anggaran untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru terealisasi sebesar 22,74 persen atau 28,07 triliun rupiah dari total anggaran yang dialokasikan sebesar 123,46 triliun rupiah. Demikian juga untuk sektor korporasi belum terealisasi alias 0 persen dari 120,61 triliun rupiah.

Menanggapi hal itu, Ekonom dari Institute for Develop­ment of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhisti­ra, mengatakan bahwa masalah utama dalam lambannya penyaluran stimulus ini berada pada birokrasi lambat dari pusat hingga ke level pelaksana teknis karena banyak ta­hapan yang harus dilalui.

“Pola komunikasi dan koordinasi masih business as usual padahal ekonomi sedang krisis. Belum lagi ada ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Bhima kepada Koran Jakarta, Senin (29/6).

Bisa Diubah

Jajaran menteri di bidang ekonomi jelasnya belum mem­perlihatkan senses of crisis yang terlihat dari lambatnya meng­atasi hambatan teknis di lapangan, seperti yang terjadi dalam paket stimulus ke UMKM dengan penyerapan sangat sedikit.

Stimulus ke UMKM tersebut, kata Bhima, seharusnya bisa dirombak jadi transfer dana ke pelaku usaha mikro dan kecil by name by address, sehingga lebih cepat te­realisasi. “Begitu juga stimulus dana kesehatan, seharus­nya rapid test massal digratiskan untuk penduduk di zona merah misalnya, dan untuk supir angkutan logistik. Itu kan bisa cepat terealisasi,” jelasnya.

Dengan lemahnya daya dorong dari alokasi stimulus itu, maka sangat wajar jika Presiden Joko Widodo sempat me­ngeluarkan ancaman merombak (reshuffle) kabinet, teruta­ma di dalam tim ekonomi.