DPR RI Sebut Pendataan Bansos Warga Miskin di Banten Kacau

BANTEN-Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menilai, hingga kini persoalan carut marut data warga miskin belum terurai. Provinsi Banten padahal paling banyak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.

“Kami ingin Banten paling cepat untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Apalagi Banten kan dekat dengan ibukota, banyak menerima bansos baik dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, jika verifikasi dan validasi dilakukan cepat, Banten bisa menjadi percontohan atau roll model bagi daerah lain. “Kalau ini bisa dilalui insya Allah yang lain bisa ikuti,” ujarnya.

Yandri mengungkapkan, Komisi VIII menganggap persoalan penyaluran bansos Covid-19 yang disalurkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat penting. Khususnya pada persoalan pendataan.Walaupun masih ada masalah tapi itu tidak terlalu besar. Bantuan juga sudah disalurkan dengan baik. Yah ke depan kita minta perbaiki kekurangannya,” pesan Yandri. “Jangan sampai yang tidak berhak malah dapat. Yang berhak malah tidak menerima. Jangan sampai ASN dan anggota dewan menerima, walaupun cuma 10 sampai 20 orang tapi itu kan menjadi ada rasa ketidakadilan. Makanya perlu kerjasama seluruh pihak dari masyarakat, RT/RW, pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat,” jelasnya.