Indonesia Perlu Sediakan Energi Emisi Rendah

 

 

JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, menilai perlunya sosialisasi dan edukasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk merealisasikan ekonomi hijau.

Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik tidak berkelanjutan seperti eksploitasi sumber daya alam dan bahan bakar fosil sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi, ekonomi hijau menerapkan praktik ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

"Penerapan ekonomi hijau selaras target penurunan emisi karbon dan peningkatan bauran sumber energi terbarukan, sebagaimana telah disetujui dalam Paris Agreements melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC)," kata Satya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/5) seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan target Paris Agreement adalah menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi dua derajat Celsius dan mengupayakan menjadi 1,5 derajat Celsius.

Berdasarkan target tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai NDC pada 2030 yaitu 29 persen dari business as usual (BaU) dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dari BaU dengan bantuan internasional.

Regulasi energi telah diterbitkan yang bertujuan tidak hanya untuk penyediaan energi, tetapi juga energi rendah emisi.

Pemerintah juga telah melakukan finalisasi Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), dengan visi mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kendaraan Listrik

Upaya pemerintah mempercepat transisi energi antara lain meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yang ditargetkan mencapai 13 juta unit kendaraan roda dua dan dua juta unit kendaraan roda empat pada 2030, mempercepat pemanfaatan pembangkit EBT, dan mengoptimalkan produksi bahan bakar nabati (BBN).

Kapasitas pembangkit EBT ditargetkan bertambah 38 GW pada 2035 dan kompor listrik ditarget satu juta unit pada 2021 dan bertambah dua juta unit per tahun hingga 2030.

Lebih lanjut, Satya mengatakan saat ini perlu ada perubahan paradigma bahwa energi bukan lagi sekadar komoditas, namun harus ditempatkan sebagai modal penting bagi pembangunan perekonomian bangsa.

Selain itu, komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim salah satunya ialah menurunkan emisi GRK sebesar 314-398 juta ton CO2 pada 2030 melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

DEN, tambahnya, memiliki tugas merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektor.