Ketua Komisi II: KPU & Mendagri Belum Sepakat Tanggal Pemilu 2024

 

JAKARTA- Kontak Banten- Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut pemerintah sudah sepakat tanggal Pemilu 2024 jatuh pada 15 Februari dan Pilkada dimajukan menjadi bulan September.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan sampai hari ini belum ada kesepakatan resmi. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan KPU belum menyampaikan informasi kepada Komisi II.

"Sampai hari ini mereka belum memberikan informasi kepada kita secara resmi hasil konsolidasi mereka itu. Dari KPU maupun pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan,  Jakarta  Kamis (9/12).

Komisi II sebelumnya sudah meminta pemerintah melakukan konsolidasi terkait tanggal pencoblosan pemilu. Begitu juga KPU diminta konsolidasi dengan Bawaslu dan DKPP selaku penyelenggara Pemilu.

Doli mempertanyakan sumber yang bilang pemerintah telah memiliki kesepakatan. Ia menganggap, pernyataan tersebut hanya sebuah usulan.

"Bahwa kemudian ada isu-isu tanggal berapa ada kesepakatan pemerintah segala macam itu ya kita patokannya apa. Sekarang dibilang pemerintah sepakat, sepakat dengan siapa? siapa yang mewakili pemerintah siapa yang mewakili KPU dan siapa yang mewakili DPR," kata politikus Golkar ini.

Saat ini Komisi II masih berpegang kepada pernyataan resmi pemerintah yang mengusulkan 15 Mei 2024. Sementara KPU mengusulkan 21 Februari 2024.

Untuk membahas penetapan tanggal Pemilu, Komisi II sudah membuat rencana akan menggelar rapat kerja pada awal masa sidang berikutnya.

"Kalau kami patokannya formal dasarnya formal oleh karena itu kami sudah membuat rencana di Komisi II nanti di awal masa sidang berikutnya setelah reses kami akan undang lagi itu raker Mendagri KPU segala macam. Silakan kalau ada perubahan sampaikan di situ. Kita bahas lagi," kata Doli.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pemerintah sudah bersepakat menentukan hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 15 Februari. Sementara, Pilkada dimajukan menjadi bulan September dari November.

"Sudah katanya pemerintah sudah bersepakat dengan Komisi II. Itu sepakat di bulan 15 Februari 2024. Tahapan Pilkadanya dimajukan awalnya bulan November ke bulan September," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/12).