KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Rahmat Effendi

 

Pemeriksaan Perdana Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. ©2022

JAKARTA-Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) selama 30 hari. Pria karib disapa Pepen itu akan terus mendekam ditahanan atas alasan penyidikan hingga 5 April mendatang.

"Tim Penyidik hari ini memperpanjang masa penahanan tersangka penerima suap atas nama RE berdasarkan penetapan pengadilan untuk masing-masing selama 30 hari, sampai nanti tanggal 5 April 2022," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (4/3).

Selain Pepen, KPK juga memperpanjang masa tahanan tersangka lainnya, yaitu Wahyudin (WY) , M. Bunyamin (MB), Mulyadi (MY) alias Bayong dan Jumhana Lutfi (JL). Sebagai informasi, masing-masing dari mereka ditempatkan di rumah tahanan terpisah.

"RE dan WY ditahan di Rutan gedung Merah Putih, sedangkan MB, MY dan JL ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1," jelas Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain Pepen, KPK menjerat delapan tersangka lainnya.

Delapan tersangka lain yakni Camat Rawa Lumbu; Makhfud Saifudin (MA), Direktur PT MAM Energindo; Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang; Rayatri (KBR) Suryadi (SY). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi.

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP; M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari; Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna; Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi; Jumhana Lutfi (JL). Mereka dijerat sebagai pihak penerima bersama Rahmat Effendi.

Penetapan tersangka terhadap mereka berawal dari operasi tangkap tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK pada Rabu, 5 Januari 2022 hingga Kamis, 6 Januari 2022 di Bekasi dan DKI Jakarta. Tim penindakan KPK mengamnkan 14 orang beserta uang. Uang yang diamankan di antaranya uang tunai sebesar Rp 3 miliar dan Rp 2 miliar dalam bentuk tabungan.