KPK Ingatkan Titik Rawan Korupsi Bagi 5 Pj Gubernur yang Baru Dilantik

 

JAKARTA ( Kontak Banten)   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan titik rawan korupsi kepada lima penjabat gubernur yang baru dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.  KPK  berharap para penjabat yang baru tak berurusan dengan KPK.

KPK berharap para Pj kepala daerah tidak ikut terjerumus dalam praktik korupsi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022).

Titik rawan korupsi bagi kepala daerah yakni terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan Jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bansos, pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.

Kemudian korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah mau pun pendapatan daerah dari pusat. Korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan.

"Dan benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan," kata Ali.

Ali mengatakan, berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) tahun 2021 menunjukkan pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rawan korupsi.

Ali menyebut, sesponden menyatakan terdapat korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi peserta SPI yang berjumlah 640 instansi baik di pusat maupun daerah.

"Selain itu, 99% instansi tercatat terdapat korupsi dalam kegiatan promosi/mutasi pegawai, 99% instansi terdapat intervensi (trading in influence), 99% instansi terdapat penyalahgunaan fasilitas kantor, dan 98% instansi terdapat praktik suap dan gratifikasi," kata Ali.

KPK mengajak para Pj kepala daerah agar menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam memimpin daerahnya.

"KPK berharap para penjabat kepala daerah yang baru saja dilantik dan yang akan ditunjuk ke depannya memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas tinggi sehingga dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih demi memajukan daerah yang dipimpinnya," kata Ali.