Kepala Kejati Banten : HUT Adhyaksa Diminta Jadi Momentum Introspeksi Diri

 

SERANG— ( Kontak Banten ) Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menegaskan kepada para bawahannya untuk menjadikan Hari Adhyaksa sebagai momentum evaluasi dan introspeksi diri. Hal itu disampaikan oleh Leonard pada saat upacara peringatan Hari Adhyaksa ke-62 di lapangan Kantor Kejati Banten pada Jumat (22/7) lalu. Secara nasional, Hari Adhyaksa ke-62 mengangkat tema ‘Kepastian Hukum,  Humanis  Menuju Pemulihan Ekonomi’.

“Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa merupakan momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua yang telah dikerjakan selama setahun terakhir, dan menyusun strategi guna mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang,” ujarnya.
Sambutan yang juga disampaikan oleh Jaksa Agung Republ
ik Indonesia itu juga menyampaikan tujuh perintah harian, agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan oleh Korps Adhyaksa selama melaksanakan tugasnya.

Tujuh perintah harian tersebut yakni tingkatkan Kapabilitas, Kapasitas, dan intergitas  dalam mengemban kewenangan berdasarkan Undang-undang. Kedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. Wujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dasar manusia.

“Tingkatkan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. Akselerasi penegakan hukum yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jaga netralitas aparatur Kejaksaan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tingkatkan transparansi akuntabilitas kinerja Kejaksaan,” kata Leo.

Menurut Leo, Hari Adhyaksa tahun ini diselenggarakan dengan berbagai  kegiatan , mulai dari  donor darah   dan vaksin booster Covid-19, bakti sosial dengan pemberian sembako untuk panti jompo dan panti asuhan “Lalu Anjangsana dengan mengunjungi Purnawirawan Kejaksaan (Purnaja) Kejaksaan Tinggi Banten serta mengikuti kegiatan pekan olahraga dan kesenian bersama jajaran Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten,” ucapnya.
Agenda peringatan Hari Adhyaksa juga diisi dengan peresmian museum Kejaksaan Tinggi Banten. Peresmian museum tersebut dalam rangka memperingati 20 tahun berdirinya Kejati Banten di Provinsi Banten.

“Peresmian museum Kejaksaan Tinggi Banten adalah sebagai penanda eksistensi berdirinya Kejaksaan Tinggi Banten sejak tahun 2002, berkiprah dalam pengabdian selama 20 Tahun di tanah Jawara Banten dan bersama masyarakat Banten menuju masyarakat beriman dan bertakwa sesuai Motto Provinsi Banten,” tutur Leo.

Leo mengharapkan Museum Kejaksaan Tinggi Banten ini tidak hanya menjadi bangunan fisik tempat menyimpan surat, foto dan barang-barang masa lalu saja. Namun juga dapat menjadi bangunan informatif, edukatif yang berfungsi sebagai wahana pengetahuan dan pembelajaran inklusif. Selain itu, museum itu diharapkan dapat menjadikan bangunan inspiratif untuk memberikan inspirasi dan gagasan bagi masa yang akan datang.

Saat ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan cukup tinggi. Survei kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan Kejaksaan berada di urutan keempat. Urutan pertama diduduki TNI (89%). Kemudian Presiden (77%), Polri (72%) dan Kejaksaan (70%). KPK berada di urutan ketujuh dengan 63%.

Survei tersebut dilaksanakan secara nasional pada 27 Juni-5 Juli 2022. Survei ini dilakukan sebelum Idul Adha dengan metode telepon terhadap WNI yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan yang memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional.

“Jadi kalau kita  highlight dari sisi lembaga hukumnya untuk sementara Polri mendapat tingkat kepercayaan tertinggi, disusul kejaksaan, pengadilan, setelah itu KPK,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual  di YouTube LSI, Minggu (24/7).
“Jadi KPK nomor buncit dalam hal tingkat kepercayaan, meskipun tingkat kepercayaannya itu masih di angka 60-an persen ke atas. Beda dengan parpol kalau parpol 51 persen,” ujarnya.
Kemudian, jika dibandingkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum antara Mei 2022 dan Juli 2022, angka penilaian publik terhadap polisi itu stagnan di 72 persen.

Sedangkan tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan cenderung meningkat dalam 2 bulan terakhir dari 64 persen pada Mei 2022 ke 70 persen pada Juli 2022. Kemudian, pengadilan dari 60 persen pada Mei 2022 ke 65 persen pada Juli 2022. KPK dari 66 persen pada Mei 2022 ke 63 persen pada Juli 2022.

“Jadi ada peningkatan tingkat kepercayaan untuk pengadilan dan kejaksaan, tetapi ada penurunan tingkat kepercayaan terhadap KPK,” ujarnya.
Pada survei itu responden juga ditanyai evaluasi kinerja lembaga penegak hukum apakah baik atau buruk. Hasilnya sebanyak 60,9% responden mengevaluasi KPK berkinerja baik/sangat baik, polisi 59,3%, kejaksaan 55,8% dan kehakiman 52,9%.