"Korupsi ini katanya buat persiapan pensiun," kata Alexander dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).
Mendapati fakta tersebut, Alex mengaku tak habis pikir. Sebagai pejabat negara mereka telah digaji dengan angka yang besar. Mereka juga mendapatkan rumah dinas, sebagian biaya hidupnya juga ditanggung negara.
Artinya, kata Alex dari gaji yang didapat seharusnya sudah bisa ditabung untuk masa pensiun nanti. Namun, dalam pikiran mereka, dana pensiun yang didapat dari negara nanti tidak cukup untuk biaya hidup selama sebulan.
"Mereka itu hanya pikir pensiun ini dapatnya Rp 6 juta per bulan, padahal pengeluaran mereka lebih dari itu," kata dia.
Pada akhirnya, hal ini kata Alex menjadi pembenaran pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi kolusi maupun nepotisme (KKN).
"Ini jadi pembenaran mereka buat melakukan itu," kata dia.
Di sisi lain, dia menyadari dana pensiun yang diberikan pemerintah memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alex bercerita dirinya yang mengajukan pensiun dini sejak tahun 2020 lalu.
Selama 2 tahun ini setiap bulan dia menerima dana pensiun sekitar Rp 3,4 juta. Uang pensiun tersebut diterimanya setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 28 tahun di golongan IVA.
"Saya pensiun di golongan IV-A, setiap bulan masuk ke saya Rp 3,4 juta, itu saja," kata dia.
Memang saat ini Alex tengah menjadi Wakil Ketua KPK dan masih bisa mendapatkan gaji tiap bulan. Namun kata Alex, setelah masa jabatannya habis, di tidak mendapatkan pensiun sebagai mantan pejabat KPK.
Alex pun mengaku tidak masalah karena sang istri juga bekerja dan memiliki penghasilan. Sehingga ini bisa membantu keuangan keluarga nantinya jika suatu hari nanti dia sudah pensiun. Baginya, memiliki istri juga sebuah investasi. Dia merasa hidup itu harus realistis dan tidak dibutakan dengan cinta.
"Saya sudah berhitung, PNS BPKP penghasilan Rp 10 juta per bulan, tinggal di Jakarta. Ini harus realistis, cinta itu enggak buta," kata dia.
Bagi Alex, untuk bisa hidup jauh dari perilaku koruptif harus bisa menentukan standar hidup dengan pendapatan. Sehingga bisa terbebas dari jebakan perilaku koruptif yang bisa menyengsarakan nantinya.
0 comments:
Post a Comment