JAKARTA - Politisi Kebon Sirih mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi sebuah pemukiman padat dan kumuh di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (Jakpus). Sebab, kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
Pemukiman itu super padat. Untuk istirahat, warga setempat harus membagi tiga shift. Lokasi persisnya, hanya selemparan batu dari Istana Kepresidenan, di Jalan Medan Merdeka, Jakpus.
“Jaraknya hanya 1 kilometer (km) dari Istana, Pemprov DKI harus turun tangan melakukan pembenahan,” kata Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (16/3).
Bukan kali ini saja Pras, sapaan Prasetyo, meminta agar kawasan kumuh di Tanah Tinggi itu dibenahi. Pada Desember 2020, saat uji kelayakan Dhany Anwar sebagai calon Wali Kota Jakarta Pusat, dia sudah mewanti-wanti agar dilakukan pembenahan di daerah tersebut.
Hal ini disampaikan Pras lantaran khawatir kesehatan warga di lokasi tersebut, terganggu. Sebab, banyak warga mengeluh kesulitan beristirahat karena keterbatasan tempat tinggal.
"Warga untuk tidur, dibagi tiga shift. Ini potret kemiskinan,” ucapnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji akan membenahi wilayah tersebut. Ia akan segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Dia menuturkan, pihaknya akan membenahi sejumlah masalah di pemukiman kumuh yang berorientasi langsung dengan kesehatan. Seperti, membuat septic tank komunal untuk mencegah pencemaran air tanah serta program pencegah kurang gizi (stunting) pada balita dan anak-anak.
Apalagi, Heru memprediksi hingga 20 tahun ke depan Jakarta akan tetap menjadi magnet bagi investor meskipun tidak lagi berstatus Ibu Kota.
“Jakarta tetap jadi titik pertumbuhan di Indonesia. Maka wajar kalau saya sampaikan sukses Jakarta untuk Indonesia,” ujarnya.
Dalam menata kota, Pemprov DKI menerapkan sejumlah strategi agar dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Mulai dari penataan fisik, hingga sertipikasi aset tanah berbasis sistem.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Heru, sudah memetakan dan menata kawasan kurang terawat di setiap kelurahan yang kemudian disebut sebagai Kawasan Unggulan. Sejauh ini, sudah bertambah 267 taman baru sesuai dengan jumlah kelurahan di Jakarta.
Penataan kawasan menjadi lahan hijau juga dilakukan di berbagai titik bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, meliputi Kementerian dan unsur TNI/ Polri. Di antaranya, penanaman pohon di kolong tol Becakayu, Jakarta Timur.
Hal ini dilakukan tidak hanya dimanfaatkan untuk area hijau dan program ketahanan pangan, tetapi untuk menjaga mutu air baku. Kemudian, di sisi tol Bandara Soekarno Hatta, kawasan pergudangan Pluit, Jakarta Utara, sebagai penataan menjelang KTT ASEAN 2023.
Selain itu, Pemprov DKI bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengidentifikasi permasalahan lahan dan tata ruang di Jakarta. Wali Kota Jakpus Dhany Sukma mengungkapkan, pihaknya memiliki sejumlah program prioritas.
Di antaranya, penanggulangan banjir, penurunan stunting, pengembangan ekonomi kreatif, penanggulangan kemiskinan dan penataan kawasan. Sejauh ini pihaknya sudah menerima seribu lebih program usulan dari tingkat kecamatan dan kelurahan.
Usulan akan disisir lagi untuk dijadikan program prioritas 2024. Kecamatan Johar Baru disebut sebagai salah satu pemukiman terpadat di Asia Tenggara.
Menurut Penelitian Made Suryantha Prabowo yang berjudul “Mitigasi Spasial Bencana Sosial Di Pemukiman”, Kecamatan Johar Baru memiliki tingkat kepadatan penduduk hingga 60.043 jiwa per kilometer persegi.
Tidak jauh beda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 yang menyebutkan kepadatan penduduk di kecamatan seluas wilayah 239 km persegi itu meningkat, hingga 60.788 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Johar Baru ini memiliki 4 kelurahan. Yakni, Tanah Tinggi, Galur, Kampung Rawa dan Johar Baru.
Masalah kepadatan penduduk ini kerap menimbulkan permasalahan. Di antaranya, kenakalan remaja, kesenjangan ekonomi dan pengangguran, lingkungan padat dan kumuh, serta permasalahan kesehatan dan seringkali terjadi banjir
Di wilayah ini, masih ada beberapa rumah yang ukurannya sangat kecil, layaknya kamar kosan tapi dihuni oleh 4 orang, bahkan lebih. Pemukiman padat itu menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan meningkatnya jumlah pengangguran.
Kondisi ini membuat psikologis warga cepat marah sehingga tak heran jika di wilayah ini sering terjadi tawuran. Dalam jurnal “Kekumuhan Pada Kelurahan Tanah Tinggi Kota Jakarta Pusat: Penilaian dan Strategi Penanganan” disebut, 10 dari 14 Rukun Warga (RW) masuk kategori kumuh.
Jurnal yang diterbitkan Universitas Persada Indonesia (UPI) Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) itu menjelaskan, 14 RW itu terdiri dari 195 Rukun Tetangga (RT). Total jumlah penduduk 37.427 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 14.182. 10 RW teridentifikasi kawasan kumuh ringan berada di lahan pemukiman seluas 41.8 hektar.
Sedangkan 4 RW yang terindikasi bukan kawasan kumuh berada di luas total permukaan 20.49 hektar. “Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kelurahan Tanah Tinggi Kota Jakarta Pusat adalah 37.427 jiwa yang tersebar dalam 14 RW,” tulis jurnal tersebut.
Jumlah Penduduk paling banyak di RW 8 dengan total 4.500 jiwa. Dan, paling sedikit di RW 5 dengan jumlah 1564 jiwa. Berdasarkan data, kepadatan penduduk tertinggi berada di RW 10 dengan jumlah 3404 jiwa/hektar. RW 5 memiliki kepadatan penduduk terendah dengan jumlah 184 jiwa/hekta
0 comments:
Post a Comment