Banyak Pejabat Langgar Etika Mahfud: Nggak Ada Yang Malu Dan Takut

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat peluncuran dan dialektika buku Etika Pemerintahan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Jakarta. Foto : Ist

JAKARTA ( KONTAK BANTEN) -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD khawatir dengan banyaknya pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran etika dan moral. Tidak ada yang merasa malu atau takut.

Mahfud mencontohkan, ada pejabat yang baru keluar dari penjara sebagai korup­tor sudah berpidato di depan banyak orang tentang memer­angi korupsi. 

Pelanggaran etika di pemerintahan kerap kali terjadi. Apalagi, banyak sekali oknum yang tidak mau dianggap me­langgar etika. Mereka justru menantang dengan membawa masalah itu ke pengadilan,” ujar Mahfud dalam peluncuran Buku Etika Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Jakarta, kemarin.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegas­kan, jangan hanya takut pada hukum. Sebab, di atas itu ma­sih ada norma agama, norma kesusilaan, dan etika atau kesopanan.

Hukum itu hanya sebagian etika dan kepatutan. Hukum sebagai produk politik malah sekarang bisa dimainkan, bisa diperjualbelikan,” ingatnya.

Mahfud mengungkapkan, aki­bat minimnya etika, berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII) pada 2022, In­deks Persepsi Korupsi (IPK) merosot tajam menjadi peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei.

Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, dengan skor 38. Ini penurunan paling drastis sejak tahun 1995. Dia mengaku kaget dengan penurunan IPK terse­but. Sebab, Pemerintah telah habis-habisan memberantas korupsi.

Mahfud menuturkan, dari hasil penelusuran TII, pertama, pelanggaran etika jabatan yang dirangkap dengan conflict of interest.

Kedua, investor dari luar negeri banyak yang diperas dan tidak memberikan kepas­tian hukum. Ketiga, adanya pejabat Pemerintah yang me­minta ayment facilitation. Ke­empat, di pengadilan, hakim bisa dibeli.

“Korupsi merupakan per­masalahan yang berpangkal pada persoalan moral, sehingga hukum tak cukup untuk menghentikannya,” tegasnya.

Ketua MIPI Bahtiar mengatakan, buku Etika Pemerintahan ini merupakan pemikiran para ahli pemerintahan yang perlu diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Bahtiar yang juga menja­bat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjelaskan, buku tersebut merupakan buku kedua yang dikeluarkan MIPI setelah sebelumnya meluncurkan Buku Putih Pemerintahan Indonesia.

Buku ini antara lain mem­bahas tujuan bernegara, men­jamin berkembangnya daya cipta warga sebebas-bebasnya. Jaminan itu diupayakan dengan segala cara. Termasuk, membangun etika.

“Dengan begitu, pemerintahan dapat terkendali, tidak saja oleh hukum yang terbatas dan mudah dimanipulasi, tapi juga oleh etika yang menuntut kesadaran moral,” bebernya.

Bahtiar berharap, buku setebal 561 halaman ini mampu mem­buat etika dalam pemerintahan menjadi lebih baik. (RM.id)