SERANG (KONTAK BANTEN) – Pemprov Banten, akan segera menindaklanjuti berkaitan dengan keresahan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) II Labuan, Pandeglang, yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis Solar, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) setempat.
Kelangkaan itu terjadi, sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih yang dikarenakan banyaknya perahu arad dan apollo (pukat harimau), yang berukuran besar bebas mengisi BBM.
Padahal secara aturan, BBM bersubsidi itu hanya diperuntukan bagi para nelayan dengan perahu ukuran kecil di bawah 10 GT.
Sistem penangkapan ikan melalui pukat harimau resmi dilarang oleh pemerintah, karena selain merusak terumbu karang, juga dapat mengancam kepunahan ekosistem perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susianti mengatakan, aturan tentang penggunaan BBM bersubsidi untuk nelayan itu sudah jelas peruntukannya yang disalurkan dari Pertamina. Kemudian untuk memastikan itu tepat sasaran.
“Meski demikian, kita juga meminta kepada Kabupaten dan Kota untuk juga melakukan pengawasan terhadap 10 SPBN yang ada di Banten,” ujar Eli, Selasa (4/7/2023).
Diakui Eli, dirinya baru mengetahui perihal masalah itu. Karena setahu dirinya, yang sudah masuk pengaduan hanya di TPI yang berada di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dan itu sudah ditangani oleh APH.
“Nanti kita follow up ke sana, karena saya sendiri baru tahu,” tandasnya.
Kewenangan pemberian subsidi itu, lanjutnya, berdasarkan hasil kordinasi dengan KPK dan Surat Edaran (SE) dari Sekda Banten, itu dilimpahkan ke Kabupaten dan Kota. Kita hanya mengurus pada awal tahun ketika melakukan pengajuan itu.
“Pengawasannya mah kita sama-sama yah,” ucapnya.
Diketahui sebelumnya, sejumlah nelayan di TPI Labuan, mengeluhkan dengan banyaknya kapal besar yang menggunakan pukat harimau yang mengisi BBM Solar bersubsidi.
0 comments:
Post a Comment