CIPUTAT (KONTAK BANTEN)—Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan 52 sertifikat aset milik Pemerintah Kota Tangsel. Sertifikat aset yang diserahkan meliputi aset tanah sekolah, hingga kantor kelurahan.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie membeberkan puluhan aset yang kini sudah tersertifikasi tersebut sebagian merupakan aset penyerahan dari Kabupaten Tangerang. Hal tersebutlah, kata Benyamin, yang selama ini menjadi kendala atas penerbitan sertifikat aset yang dimilikinya.
“Kalau penyerahan dari Kabupaten (Tangerang-red) kita kesulitan induknya. Penyerahan dari Kabupaten. Jadi sertifikat kepemilikan induk itu yang harus masih kita selesaikan dari kabupaten. Administrasinya banyak yang belum kita terima,” ujar Benyamin.
Atas hal itu, lanjut Benyamin, hal serupa akan terus diupayakan agar ratusan aset yang dimilikinya dapat segera tersertifikasi. Saat ini, baru ada sebanyak 52 aset yang sudah tersertifikasi.
Sebab jika sudah tersertifikasi seutuhnya, maka Pemkot Tangsel akan memiliki kepastian hukum atas aset tersebut “Alas haknya sudah jelas tidak ada lagi sengketa berarti. Kalau sudah ada sertifikat itu kemudian juga batas-batasnya sudah pasti. Dan kalau mau ke
Pengadilan juga pemegang sertifikatnya kuat, sebagai kepastian hukum,” jelasnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel, Wawang
Kusdaya memaparkan, saat ini masih ada ratusan aset yang belum
disertifikasi.
Hal tersebut, kata Wawang, disebabkan karena proses administrasi yang memang memerlukan waktu yang panjang.
“Dari target 262 sekarang terbit 52. Jadi memang mekanismenya sesudah dari Kasi Pengukuran terus ke pendaftaran di BPN. Dan untuk memastikan mereka turun di lapangan itu di pendaftaran SK itu. Jadi itu memakan waktu apalagi baru diproses SK-nya,” kata Wawang.
Kendati demikian, Ia menargetkan agar sertifikasi ratusan aset tersebut dapat rampung pada tahun ini. Ia mengeklaim bahwa proses pendaftaran sertifikasi kini tengah berlangsung.
0 comments:
Post a Comment