Pj. Bupati Lebak Sampaikan Tiga Usulan Prioritas Pembangunan Lebak Pada Rakortekrenbang Tahun 2024

 

 LEBAK  ( KONTAK BANTEN) - Penjabat (Pj.) Bupati Lebak Iwan Kurniawan menghadiri Rapat Koordinasi Teknsi Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI). Rapat tersebut dilaksanakan di Hotel Vasa Surabaya dari tanggal 4-7 Maret 2024, dan dihadiri jajaran Kementerian/Lembaga serta beberapa Pemerintah Daerah se-Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Pj. Bupati Iwan menjelaskan tiga usulan program prioritas pembangunan di Kabupaten Lebak. Tiga usulan program yang diusungnya tersebut merupakan salah satu langkah untuk menyelaraskan pembangunan nasional dengan kebutuhan prioritas pembangunan di daerah.

“Tiga usulan ini diantaranya yakni peningkatan kewirausahaan UMKM dan koperasi melalui pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; peningkatan daya saing destinasi dan pengolahan pariwisata melalui pengembangan agrowisata Cikapek; serta pembangunan infrastruktur ekonomi untuk konektivitas jalan melalui pembangunan flyover dibeberapa ruas jalan nasional”, jelas Iwan saat menyampaikan usulannya dalam acara Rakortekrenbang, Senin (4/3/2024)

Selaras dengan hal tersebut, Iwan berharap semua usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah Pusat. “Sebenarnya kita (Pemkab Lebak) banyak usulan yang dibawa dan disini kita paparkan semua dan diantaranya ada tiga yang dapat diprioritaskan, syukur-syukur semua usulan bisa ditindaklanjuti demi terciptanya kemajuan pembangunan di Kabupaten Lebak”, pungkas Iwan.

Dalam kesempatan yang sama Iwan juga turut didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Lebak Yosep Mohamad Holis.

Rakortekrenbang sendiri merupakan pertemuan yang bertujuan untuk menyelaraskan target pembangunan antara pusat dan daerah, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan tahun 2025 yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan terhadap target kinerja urusan antara pusat dan daerah pada desk urusan dan hasil pembahasan berkaitan dengan usulan daerah terhadap pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) atau Major Project di daerah beserta dukungan dari daerah terhadap pelaksan