Prabowo: Koalisi Atau Oposisi, Sama-sama Terhormat

 

 

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  - Presiden terpilih Prabowo Subianto bicara soal kritik, demokrasi, dan oposisi. Dia berjanji, aat menjabat nanti, tidak akan anti kritik. Menurutnya, dalam pemerintahan memang perlu ada oposisi, dan dia pun menghormati itu. Baginya, parpol yang masuk koalisi dan oposisi punya kedudukan yang sama terhormatnya.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan TvOne, Rabu, 22 Mei 2024. Dalam wawancara selama satu jam lebih itu, Prabowo bicara banyak hal. Mulai dari persiapan menghadapi pelantikan 20 Oktober nanti, upaya merealisasikan janjinya yaitu program makan siang gratis, sampai bicara soal kritik dan demokrasi.
Prabowo memastikan tidak anti kritik. Menurut dia, kritik itu diperlukan untuk check and balances. "Secara prinsip, kritik itu harus. Namun yang objektif ya,” kata Prabowo.
Menteri Pertahanan itu juga menyatakan akan menghormati kebebasan pers. Meski ia menyoroti beberapa kantor media di Indonesia telah menjadi konglomerasi bisnis yang dimiliki segelintir orang dan bekerja bukan demi kepentingan rakyat.
Ia berharap, di tengah gencarnya perkembangan media sosial, publik dapat mendapatkan informasi dengan sumber yang lebih luas dan tidak dikuasai segelintir pemilik media saja..
“Jadi, menurut saya demokrasi akan lebih kuat. Sekarang jadi tidak bisa 5-6 orang menguasai opini suatu bangsa,” ungkapnya.

Setelah itu, Prabowo bicara soal peluang partai politik menjadi oposisi di pemerintahannya nanti. Kata Prabowo, menjadi oposisi bagus dan boleh saja. Malah, peran oposisi sangat diperlukan. "Oposisi perlu untuk check and balance, jadi tidak ada masalah oposisi," kata Prabowo.
Dia menekankan, tidak masalah jika ada partai yang menjadi oposisi dalam pemerintahannya kelak. Asalkan tetap setia kepada bangsa dan negara. Sebab di banyak negara juga ada oposisi yang loyal.

Prabowo kemudian menyinggung soal oposisi yang terjadi di sejumlah negara. Dia menyebut, mereka yang menjadi oposisi bertugas dalam mengawasi, mengkritisi, dan mengingatkan pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Namun, semua itu dilakukan bukan untuk tujuan destruktif.
Kata Prabowo, dalam hal ini dibutuhkan kedewasaan dalam bernegara dan berpolitik. Tidak berarti kerja sama itu semua harus masuk dalam Koalisi. Begitu juga sebaliknya, jangan anggap bahwa kalau banyak yang masuk pemerintahan itu tidak baik dan tidak positif.
Sebelumnya, Wapres RI Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) bicara soal rekonsiliasi usai pilpres. Kata dia, rekonsiliasi memang diperlukan, tapi artinya bukan semua parpol masuk dalam koalisi pemerintahan.

Menurut JK, dalam sistem demokrasi yang sehat harus ada pihak-pihak yang tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. "Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi," kata JK saat menerima pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Senada disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Waketum Partai Golkar itu mengatakan, rekonsiliasi itu intinya adalah bersikap ksatria mengakui kemenangan pihak lain.
"Bahwa nanti tetap ikut pemerintahan atau tidak itu soal lain, sebagai kontrol, yang penting bisa menerima, itu aja intinya," ujar Bamsoet.
Diketahui, sampai saat ini ada dua parpol yang belum menyatakan sikap menjadi oposisi atau koalisi. Kedua parpol itu adalah PDI Perjuangan (PDIP) dan PKS. PDIP baru akan mengambil sikap setelah menggelar Rakernas.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan menggelar rapat  kerja nasional (Rakernas) V di Ancol, pada 24-26 Mei 2024. dalam forum itu, partainya akan memutuskan soal sikap politik ke depan. 

"Rakernas membahas berbagai hal termasuk sikap politik partai ke depan," kata Hasto, dalam konferensi pers di Markas Banteng, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberi sinyal partainya akan berada di luar pemerintahan. Sinyal tersebut disampaikan Mardani saat menanggapi ide Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk rekonsiliasi nasional antara paslon usai bertarung di Pilpres 2024.

"Rekonsiliasi adalah sebuah proses dan tidak bermakna semuanya bergabung menjadi koalisi," kata Mardani.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi akan ada dua parpol yang menjadi oposisi. Dua parpol itu adalah PDIP dan PKS.  Menurut Ujang, ini merupakan kabar baik. Karena PDIP adalah parpol yang lincah dalam beroposisi.
"PDIP itu bagus ketika jadi oposisi. Pergerakan-pergerakannya lebih galak, itu kan lebih menakutkan bagi kekuasaan," kata Ujang, Kamis (23/5/2024).
Menurut Ujang, PDIP akan menjadi lawan penyeimbang yang bagus menghadapi koalisi gemuk Prabowo-Gibran.
"Sparing partner yang bagus sebenarnya kalau PDIP berada di luar kekuasaan. Di saat yang sama Prabowo-Gibran bersama koalisinya di dalam, jadi akan seimbang," tegasnya.
Kata Ujang, akan berdampak negatif bagi PDIP jika tiba-tiba masuk pemerintahan ke depan. Sebab, PDIP selama berjalannya pemilu sudah sangat banyak mengolok-olok bahkan memprotes secara tajam kepada Jokowi, termasuk ke Prabowo.