JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun terkait konsesi tambang. Terlebih, PP Muhammadiyah belum menggelar Rapat Pleno menyikapi
kebijakan pemerintah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK) kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti dalam keterangan resminya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Jumat (28/6).
“Terkait dengan pengelolaan tambang, PP
Muhammadiyah belum membahas di dalam Pleno dan belum ada keputusan
apapun terkait tambang,” tegas Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti
mengungkapkan, per saat ini, PP Muhammadiyah masih melakukan pengkajian
dari berbagai aspek dengan meminta masukan dari para pakar pertambangan,
hukum dan perundang-undangan, praktisi dan pengelola tambang, aktivis
lingkungan hidup, ahli hukum Islam, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Atas
dasar itu, Abdul Mu’ti kembali menegaskan apabila ada pihak-pihak yang
menyampaikan pandangannya terkait pertambangan dipastikan pendapat
perseorangan dan bukan sikap Persyarikatan Muhammadiyah secara
organisasi.
“Pendapat yang disampaikan perseorangan dari Majelis
atau Lembaga, bukan merupakan sikap dan perwakilan PP Muhammadiyah,”
pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah
Ihsan Tanjung mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak selugas NU yang begitu
saja menyatakan siap untuk mengelola tambang. Meski begitu, apabila
diberikan kesempatan, tidak menutup kemungkinan untuk Muhammadiyah ikut
terlibat.
"Jadi intinya Muhammadiyah tidak selugas NU. Tapi
mungkin Insya Allah ke depan kalau ditawarkan ke Muhammadiyah saya nggak
tahu akan diterima nanti kita tanya sama Ketua Umum kami," kata Ihsan
Tanjung dalam diskusi publik Fraksi PAN DPR RI dengan tema "Polemik
Pemberian Izin Pengelolaan Tamban untuk Ormas Keagamaan" di Jakarta,
Rabu (26/6).
Dia mengklaim Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar
Nashir, pernah menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak menolak tawaran untuk
mengelola tambang dari pemerintah. "Coba dibaca lihat di sini pernyataan beliau. Beliau mengatakan bahwa
ekonomi harus diurus. Sumber daya alam, hutan, laut, dan ikannya air
harus dirawat. Kemudian tambang dengan segala macam harus diolah tapi
jangan dirusak. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mas Ulil,"
pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment